SHARE

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menyebutkan, Kemendagri sudah terima konsultasi Pemprov DKI Jakarta masalah gagasan perombakan unit kerja piranti daerah (SKPD).

Kemendagri juga sudah menyepakati gagasan perombakan SKPD yang juga akan dikerjakan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat itu.

” Telah (konsultasi) serta bisa, ” tutur Sumarsono lewat pesan singkat  Senin (10/7/2017).

Menurut Sumarsono, ada dua argumen yang di terima Kemendagri berkaitan gagasan perombakan SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Argumen pertama yaitu karna banyak petinggi yang pensiun. Oleh karenanya, jabatan-jabatan yang kosong itu mesti di isi.

” Ke-2, beberapa petinggi kurang berkinerja serta ada yang lebih cocok apabila dikerjakan perubahan, ” kata Sumarsono.

Djarot menyebutkan, perombakan SKPD juga akan dikerjakan kurun waktu dekat. Tetapi, dia belum juga ingin mengatakan kepastian saatnya.

” Ya kurun waktu dekat, tunggulah ajalah, sabar ya. Jadi bila Kemendagri telah menyepakati, ya kurun waktu dekatlah, ” tutur Djarot.

Djarot menerangkan, perombakan SKPD dikerjakan untuk percepat penyerapan biaya pendapatan serta berbelanja daerah (APBD) 2017. Menurut Djarot, perombakan itu mesti selekasnya dikerjakan.

” Memanglah kami pelajari secara detail untuk percepatan serta terlebih untuk penyerapan biaya karna terdapat banyak program strategis yang perlu selekasnya usai, ” kata dia.

Perombakan SKPD juga dikerjakan untuk isi jabatan-jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah daerah sesungguhnya dilarang mengubah petinggi pemerintahan pada 6 bln. sebelumnya waktu jabatannya selesai.

Tetapi perombakan bisa dikerjakan dengan izin Menteri Dalam Negeri. Ketentuan itu terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 10 Th. 2016 mengenai Pilkada.

Pasal 71 ayat 2 UU itu berbunyi ” gubernur atau wagub, bupati atau wakil bupati, serta wali kota atau wakil wali kota dilarang lakukan pergantian petinggi 6 bln. sebelumnya tanggal penetapan pasangan calon s/d akhir waktu jabatan terkecuali memperoleh kesepakatan tertulis dari menteri. ”

Mengenai waktu jabatan Djarot juga akan selesai pada Oktober 2017.