SHARE

Niat Jahat Freeport kepada Pemerintah RI pelan-pelan terungkap ke public. Hal ini terlihat seiring dengan bergulirnya sidang kode etik DPR terhadap Ketua DPR Setya Novanto belakangan ini. Sidang yang digelar Majelis Kehormatan Dewan (MKD) atas aduan Menteri ESDM Sudirman Said, pekan lalu jelas menggambarkan hal ini.

Niat jahat perusahaan asing kepada Pemerintah RI ini, seharusnya menjadi fokus utama seluruh komponen bangsa Indonesia, terutama aparat yang berwenang untuk segera menghentikan aktivitas PT Freeport Indonesia. Bukannya terjebak pada pengalihan perhatian dengan menuding dan mengadili Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan pelanggaran kode etik.

Isi rekaman yang diperdengar secara telanjang bulat menjelaskan, PT. Freeport Indonesia melalui kaki tangannya yakni Maroef Sjamsuddin, yang dikontrak Freeport untuk menjadi Presiden Direktur selama satu tahun, tidak akan memenuhi alias akan mengabaikan seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Dari penggalan rekaman MS dan MR:

MS: Kuncinya kan itu lagi, surat perpanjangan itu. Tidak mungkin keluar purchasing guarantee kalau tidak. PLTA mau dibangun itu kan untuk underground mining. Underground mining baru bisa dipastikan mau dilanjutkan kalau ada perpanjangan.

MR: Betul perpanjangan. Ini Komitmen itu dibutuhkan. Komitmen itu belum off take guarantee belum Pak

MS: Lho kalau komitmen, Freeport komitmen. Begitu ada perpanjangan komitmen kita akan jalankan. Saya pertaruhkan itu.

Ini artinya, Freeport tidak akan mau memenuhi kewajiban kalau tidak ada perrpanjangan kontrak.

Kewajiban Freeport yang harus dilaksanakan sebelum waktu pembahasan kontrak tahun 2019, sebagaimana pernah ditegaskan langsung oleh Presiden Jokowi adalah masalah pembangunan Papua, lokal konten yang digunakan, divestasi saham, kenaikan royalti, dan pembangunan smelter.

Lima kewajiban ini, jika tidak dilakukan Freeport sebelum pembahasan kontrak atau renegosiasi tahun 2019, maka tidak akan ada perpanjangan kontrak lagi, alias kontrak karya Freeport berhenti tahun 2021.

Baca Juga  Opertasi XYZ Papua Merdeka: Ancaman Perpecahan NKRI Berawal dari Freeport

Namun percuma saja penegasan Jokowi agar Freeport fokus pada kewajiban-kewajiban sebelum renegosiasi, karena dengan gamblang Maroef Sjamsoeddin mengatakan, kunci semua kewajiban bagi Freeport itu adalah perpanjangan kontrak karya. Kalau sudah ada perpanjangan, barulah Freeport mau melaksanakan semua kewajiban yang diminta pemerintah. Tidak ada perpanjangan, bagi Freeport tidak akan melakukan apa-apa.

Melihat niat jahat Freeport yang tidak mau menjalankan aturan hukum Indonesia, seharusnya pemerintah RI segera memutuskan saja dan langsung mempersiapkan langkah-langkah untuk mengambil aih tambang Freeport. Karena Freeport yang tetap tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, berarti telah mencederai kontrak karya.

Sejatinya, inti persoalan yang sebenarnya adalah kontrak karya Freeport yang coba diupayakan perusahaan Amerika agar segera diperpanjang pemerintah Indonesia, walau belum saatnya diperpanjang.

Artinya, Freeport ingin kontrak karya baru segera dilahirkan, meski jadwal melahirkannya belum tiba. Freeport ingin kelahiran kontrak karya segera, meski kelahirannya prematur.

Ulah Freeport yang meremehkan hukum Indonesia justru direspon Menteri ESDM Sudirman Said dengan memberikan janji-janji manis kepada Freeport. Padahal dengan memberikan angin sorga itu, Sudirman Said jelas-jelas melanggar konstitusi negara.

“Semua kegaduhan ini muncul karena beberapa pihak tidak mau menaati aturan yang ada. Saya sebut ini sebagai kegaduhan. Kegaduhan ini muncul karena tidak ditaati peraturan perundangan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu, 5 Desember 2015.

Kardaya mengatakan, sebenarnya bukan suatu masalah ketika PT Freeport hendak memperpanjang kontrak mereka yang akan berakhir pada tahun 2021. Hal itu menjadi masalah ketika pemerintah yang dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberi respon untuk segera memperpanjang kontrak tersebut.

“Kalau dia meminta perpanjangan sebelum 2019 boleh saja namanya orang usaha, tetapi pemerintah jangan diladenin,” ujarnya.

Baca Juga  Operasi XYZ Papua Merdeka: Sutiyoso & BIN Curiga Permainan Freeport

Kardaya menjelaskan, berdasarkan undang-undang, pembahasan perpanjangan kontrak Freeport baru bisa dimulai pada tahun 2019. “Perpanjangan paling cepat baru diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.”

Jadi sudah seharusnya pemerintah RI dalam hal ini Presiden Jokowi bertindak tegas memutus kontrak Freeport. Perusahaan asal Amerika ini tidak layak lagi beroperasi di Indonesia, karena terbukti selama 48 tahun selalu melanggar hukum Indonesia dengan berbagai dalih, melakukan penyuapan, penipuan dan intimidasi.

Presiden Jokowi harus mununjukkan kehadiran negara, apalagi menghadapi bluffing Maroef Sjamsoeddin soal nasib 30.000 tenaker RI di sana. Respon negara yang hadir itu adalah berani memutus kontrak Freeport, bukanya ketakutan dan bertekuk lutut terhadapa niat jahat Freeport. Ingat Tri Sakti dan Nawa Cita, Pak Presiden.

Si Kantil (semerbak harum bunganya menyerap bau busuk dan bangkai, jangan coba-coba memecah NKRI)