SHARE

Dalam kunjungannya ke AS pada medio Oktober 2015 lalu, Presiden Jokowi memang bertemu dan berbicara empat mata dengan Presiden AS Barrack Obama di White House, Washington DC. Namun, disebut-sebut tidak ada pembicaraan yang menyangkut Freeport.

Apalagi rencana divestasi saham Freeport kepada pemerintah Indonesia, yang mencapai 30 persen. Divestasi saham Freeport bisa dilakukan oleh BUMN Indonesia, misalnya Antam dan Inalum. Namun, banyak pengamat yang meragukan hal itu bisa terealisasi. Mereka menyatakan, Freeport adalah ikon sekaligus kebanggan global AS. Oleh karena itu, jika ada divestasi atau pelepasan saham melalui IPO, sangat mungkin saham-saham yang dijual oleh Freeport Indonesia akan diborong habis oleh perusahaan induknya di AS yakni Freeport McMoran Inc.

AS tampaknya geram dengan sikap pemerintah Indonesia yang mungkin dinilainya masih tidak jelas terkait pembahasan perpanjangan izin operasi Freeport di Papua. Berbagai upaya sudah dilakukan tetapi pembahasan perpanjangan kontrak belum bisa dilakukan. AS tidak sabar untuk menunggu hingga 2019, atau dua tahun sebelum masa kontrak karya periode yang tengah berjalan berakhir, yakni 2021. Sesuai kesepakatan, pembahasan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan pada 2019 itu.

Mengapa AS tidak sabar menunggu hingga 2019? Apa yang membuat AS begitu ngeyel atau kesemsem untuk secepat mungkin melakukan pembahasan perpanjangan izin operasi Freeport itu?

Kegeraman AS pada Indonesia ditunjukkan secara terang-terangan oleh Barrack Obama. Awal Desember 2015, Obama yang sebenarnya pernah tinggal dan merasakan keramahan Indonesia juga, mempermalukan Presiden Jokowi di Konfrensi Perubahan Iklim di Paris, atau yang lebih dikenal dengan nama Cop21, Paris.

Di ruang utama tempat kepala-kepala negara dan pemerintahan menyampaikan pidatonya, Obama meninggalkan tempat acara saat Presiden Joko Widodo hendak tampil di podium. Seluruh kepala negara lainnya mengikuti Obama. Tinggal Jokowi yang kebingungan. Akhirnya Presiden NKRI ini mengurungkan niatnya untuk berpidato.

Benar-benar Obama melecehkan Jokowi. Sebuah perwujudan sikap ketidaksukaan berlebihan dari pemimpin negara adidaya dan adikuasa manakala keinginannya belum terkabulkan. Obama, sebagaimana kepala-kepala negara AS sebelumnya, menginginkan pemilikan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia. Freeport adalah kepanjangan tangan AS.

Ambisi AS untuk senantiasa meningkatkan kekuatan Freeport ini diakui oleh Soeripto, yang lama berkecimpung di BIN. Ia mengemukakan analisis yang menarik, menurutnya, pasca Perang Dingin, selayaknya bangsa Indonesia sadar bahwa trend perang dalam masa sekarang adalah perang untuk memperebukan sumber daya alam atau resource war.

Sekarang ini, negara-negara besar sedang berperang untuk merebutkan sumber daya alam. Dan ini sudah terjadi di berbagai negara seperti Iraq, Afganistan, Kongo, Libya, dll. Urusan perebutan masalah sumber daya alam ini sejatinya tidak memperdulikan berapa korban jiwa yang jatuh. Begitu juga masalah Freeport.

Sudah selayaknya kita memandang kasus Freeport ini selain dengan pemahaman yang mendalam juga dengan perspektif yang berbeda. Sehingga kita dapat melihat masalah ini secara komprehensif. Harus kita ingat bahwa masalah ini bukan sekedar penandatangan kontrak kerja baru, hitam di atas putih. Melainkan masalah yang lebih krusial lagi, yaitu penegakkan kedaulatan Republik Indonesia.

Naiknya Maroef Syamsuddin sebagai pengendali utama Freeport Indonesia mengeliminir pandangan minor tentang nafsu besar AS untuk menguasai Papua. Maroef Syamsuddin adalah salah satu perwira terbaik Indonesia. Ia sudah menjalani banyak penugasan penting di luar negeri dan melampauinya dengan pujian. Ia juga lama mengabdi di BIN, sejak 2004 hingga 2014, melewati berbagai tingkatan hingga terakhir menjadi wakil kepala BIN.

Mestinya Maroef Syamsuddin bisa lebih memahami keinginan negerinya, Indonesia, dan rakyat Papua. Indonesia harus merasa turut memiliki Freeport, bukan sebaliknya, Freeport yang mencengkeram Papua dan pada akhirnya Indonesia.

Tetapi, pada kenyataannya, kualitas Maroef Syamsuddin tidak berbeda dengan para pendahulunya yang pernah menjadi pemimpin puncak di Freeport. Ia tidak mampu menjadi penyeimbang dari keinginan AS untuk mencaplok Papua. Baru beberapa bulan menjabat Presdir Freeport, langkah-langkah Maroef Syamsuddin justru terkesan lebih masssif dan refreship dibanding pendahulunya.

Ia menciptakan kegaduhan politik yang hanya makin membuat negeri ini semakin terasa kecil dan tak berdaya di mata AS. Mungkin hanya tinggal menunggu waktu bagi AS untuk segera memerdekan Papua dari Indonesia, seperti diramalkan sejak beberapa tahun lampau.