SHARE

Diantara banyak kasus korupsi yang tengah disidik KPK, skandal Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) termasuk yang paling menaruh perhatian publik, dan berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali tokoh-tokoh politik di republik ini. Tak mengherankan karenanya jika KPK terus didesak untuk menuntaskan kasus ini. Tuntutan untuk penyelesaian dari megaskandal yang menimbulkan kerugian negara luar biasa ini terus dilontarkan, juga melalui demo-demo ke lembaga antirasuah tersebut.

Oesman Sapta Odang termasuk salah satu tokoh di republik ini yang meminta agar KPK memprioritaskan penanganan kasus ini. OSO meminta KPK jangan hanya fokus menyelesaikan kasus e-KTP karena terkesan sexy dan menjadi perhatian masyarakat. Kasus SKL BLBI sudah sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu OSO mendukung langkah KPK untuk terus mendalami dan mengusut tuntas mega skandal SKL BLBI yang terjadi di era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.

BLBIjumat

“Saya dalam kasus BLBI tentu semua orang juga mendukung agar kasus BLBI itu selesai, tidak digantung terus sampai sekarang. Itu harapan kita,” demikian disampaikan OSO, yang Ketua Umum Hanura, serta Wakil Ketua MPR dan Ketua DPD itu.

Dalam upaya pengungkapan kasus SKL BLBI ini, KPK telah memeriksa tiga mantan menko, yakni Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli saat diperiksa KPK antara lain mengatakan, ada yang salah dalam proses kebijakan dan pelaksanaan BLBI terhadap 48 bank saat krisis moneter terjadi.

KPK sudah mengungkap kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI dari mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Baca Juga  Agus Rahardjo Juga Usili Rangkap Jabatan Olly Dondokambey
blibik2
Sjamsul Nursalim, hidup nyaman di Singapura

Terkait penerbitan SKL BLBI tersebut, diduga kerugian negara hingga Rp 3,7 triliun. Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Syafruddin sebagai tersangka. Ia disangkakan KPK melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK sudah memanggil Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, namun keduanya mangkir. KPK tengah mengusahakan bantuan dari Biro Antikorupsi Singapura (CIPB) untuk mendatangkan pemilik BDNI yang memang sudah beberapa tahun tinggal nyaman di Singapura.