SHARE

Bekas Menteri Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN), Laksamana Sukardi, tidak menghadiri kontrol berkaitan masalah penerbitan Surat Info Lunas (SKL) Pertolongan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Semestinya, Sukardi memperoleh jadwal kontrol oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin (10/7/2017), untuk jadi saksi masalah itu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, Sukardi tengah ada diluar Jakarta serta akan di panggil ulang pada minggu depan.

” Laksamana Sukardi, pensiunan Menteri BUMN, yang berkaitan tidak ada di Jakarta. Kontrol juga akan dijadwalkan ulang pada hari Kamis 20 Juli, ” kata Febri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Sukardi gagasannya juga akan di check jadi saksi untuk Syafruddin Arsyad Temanggung, bekas Kepala Tubuh Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Syafruddin jadi tersangka sesudah KPK temukan ada tanda-tanda korupsi dalam pemberian SKL pada Sjamsul Nursalim, sebagai pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) th. 2004.

Sukardi dipandang tahu sekitar mekanisme penerbitan SKL.

Mekanisme penerbitan SKL di keluarkan BPPN berdasar pada Inpres No 8 Th. 2002 waktu kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang memperoleh input dari bekas Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, serta Laksamana Sukardi.

Terkecuali Sukardi, bekas Wakil Ketua Bagian Administrasi BPPN Sumantri Slamet juga tidak menghadiri panggilan penyidik KPK untuk di check sebagai saksi masalah BLBI.

Sama dengan Sukardi, Sumantri tengah ada diluar Jakarta.

KPK juga akan menjadwalkan mengecek yang berkaitan pada minggu depan.

Mengenai materi masalah kontrol Sukardi serta Slamet pada umumnya masih tetap seputaran sistem penerbitan SKL BLBI pada Sjamsul Nursalim, termasuk juga masalah kewenangan BPPN serta Komite Kebijakan Bidang Keuangan (KKSK) dalam masalah ini.

Sukardi di ketahui adalah anggota KKSK.

” Pada umumnya dalam konteks BLBI kita susuri sistem penerbitan SKL pada obligor, dalam hal semacam ini kita masih tetap konsentrasi pada satu obligor dengan tanda-tanda kerugian (negara) Rp 3, 7 triliun, ” tutur Febri.