SHARE

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat merencanakan mengubah petinggi serta unit kerja piranti daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Walau sebenarnya, waktu jabatan Djarot juga akan selesai pada 15 Oktober 2017, atau kurang dari 6 bln.. Pemerintah daerah sesungguhnya dilarang mengubah petinggi pemerintahan pada 6 bln. sebelumnya waktu jabatannya selesai.

Tetapi, perombakan itu bisa dikerjakan atas izin Menteri Dalam Negeri. Ketentuan itu terdaftar dalam Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Th. 2016 mengenai Pilkada.

Karna ada ketentuan itu, Djarot juga berkonsultasi pada pihak Kementerian Dalam Negeri sebelumnya lakukan perombakan SKPD itu.

Argumen perombakan

Djarot menginginkan mengubah petinggi serta SKPD bukanlah tanpa ada argumen. Dia menyebutkan, perombakan itu dikerjakan untuk percepat penyerapan Biaya Pendapatan serta Berbelanja Daerah (APBD) 2017.

” Memanglah kami pelajari secara detail untuk percepatan serta terlebih untuk penyerapan biaya karna terdapat banyak program strategis yang perlu selekasnya usai, ” tutur Djarot, Senin (10/7/2017).

Djarot mengemukakan, perombakan SKPD juga dikerjakan untuk isi jabatan-jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ” Yang ke-2 untuk pengisian jabatan-jabatan lowong, itu mesti, ” kata Djarot.

Di setujui Kemendagri

Berkaitan hasrat Djarot itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menyebutkan, Kemendagri sudah menyepakati gagasan perombakan SKPD oleh Djarot sesudah berkonsultasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

” Telah (konsultasi) serta bisa, ” tutur Sumarsono. Menurut Sumarsono, ada dua argumen yang di terima Kemendagri berkaitan gagasan perombakan SKPD itu.

Argumen pertama yaitu banyak petinggi yang pensiun. Oleh karenanya, jabatan-jabatan yang kosong itu mesti di isi.

Argumen yang lain yaitu ada kemampuan petinggi yang dinilai kurang baik. ” Ke-2, beberapa petinggi kurang berkinerja serta ada yang lebih cocok apabila dikerjakan perubahan, ” kata Sumarsono.

Djarot menyebutkan, perombakan SKPD juga akan dikerjakan kurun waktu dekat. Tetapi, dia belum juga ingin mengatakan kepastian saatnya.

” Ya kurun waktu dekat, tunggulah sajalah, sabar ya. Jadi bila Kemendagri telah menyepakati, ya kurun waktu dekatlah, ” tutur Djarot.

Menginginkan copot Wali Kota Jakut serta Bupati Kepulauan Seribu

Perombakan petinggi yang dikerjakan Djarot satu diantaranya mengarah petinggi eselon II atau satu tingkat kepala dinas, wali kota, serta asisten sekretaris daerah.

Djarot telah kirim surat pada DPRD DKI Jakarta untuk memohon referensi berkaitan saran calon Wali Kota Jakarta Utara serta Bupati Kepulauan Seribu.

Komisi A DPRD DKI juga telah wawancarai dua petinggi DKI yang diusulkan Djarot menempati jabatan itu pada Senin.

Mereka yaitu Kepala Tubuh Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Husein Murad serta Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Irmansyah.

Husein juga akan di promosikan jadi Wali Kota Jakarta Utara serta Irmansyah jadi Bupati Kepulauan Seribu. Keduanya dinilai layak untuk tempati jabatan itu.

Mengenai tempat Wali Kota Jakarta Utara saat ini dijabat Wahyu Haryadi serta tempat Bupati Kepulauan Seribu dijabat Budi Utomo. Belum juga di ketahui argumen pencopotan Wahyu serta Budi Utomo dari jabatan mereka.