SHARE

Manuver politik yang dikerjakan Panitia Spesial (Pansus) Hak Angket dinilai dicurigai akan berbuntut pada revisi Undang-Undang Nomor 30 Th. 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal semacam ini disangka jadi usaha untuk melemahkan KPK dengan kelembagaan.

” Kami mengira Pansus ini akan berbuntut pada referensi untuk membuat revisi UU KPK, ” tutur peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tibiko Zabar di Gedung KPK Jakarta, Minggu (9/7/2017).

Menurut Tibiko, aktivitas politik yang dikerjakan Pansus Hak Angket mungkin saja tidak sebatas usaha untuk mengganggu kemampuan KPK dalam mengatasi masalah korupsi dalam pengadaan KTP elektronik, namun jadi usaha pelemahan KPK dengan kelembagaan.

Keraguan itu menguat sesudah Pansus lakukan manuver politik dalam sekian waktu paling akhir. Satu diantaranya, wawancarai narapidana masalah korupsi yang mendekam di Instansi Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

” Mungkin saja, bebrapa point revisi seperti pembatasan penyadapan atau kewenangan SP3 akan ditampilkan kembali, ” kata Tibiko.

Tim Pansus Hak Angket KPK lakukan dengar pendapat dengan beberapa narapidana masalah korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7/2017).

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menyebutkan, pihaknya sudah berjumpa dengan adanya banyak napi masalah korupsi didalam lapas itu.

Menurut Agun, dari hasil pertemuan dengan beberapa napi, pihaknya memperoleh cukup banyak info termasuk juga berkas berbentuk buku, testimoni yang di tandatangani napi yang berkaitan, dan merekam info beberapa napi itu.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, materi aktivitas pansus tidak bisa di buka karna masih tetap mesti ditest terlebih dulu.

” Karna kami masih tetap mesti menguji kebenarannya itu dalam satu komunitas yang perlu dapat kami pertanggungjawabkan, ” tutur Agun.

Dia menyebutkan, napi masalah korupsi yang memberi info pada pansus bersedia bila di panggil.