SHARE

Pada saatnya nanti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dibubarkan. Itu juga yang disampaikan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Berbicara dalam seminar ‘Penguatan Kejaksaan Dalam konstitusi’, beberapa waktu lalu di Aula Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Mahfud MD menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi pada saatnya akan dikembalikan kepada lembaga penegak hukum konvensional, yakni Kejaksaan dan kepolisian. Sebab, KPK merupakan lembaga yang berdiri secara ad hoc (tidak permanen).

Selain itu, lanjut Mahfud, komisi antirasuah itu dibentuk manakala Kejaksaan dan Kepolisian dinilai tidak mampu melaksanakan tugas pemberantasan kasus korupsi. Jadi, jika dua institusi penegak hukum konvensional itu sudah siap, maka KPK akan dibubarkan.

“Penanganan kasus korupsi dikembalikan lagi ke Kejaksaan atau Kepolisian,” terang Mahfud MD. Ia menjelaskan, saat ini peranan KPK tidak seperti sebelumnya. Sejumlah kelemahan ditemukan di sana sini. “Seperti yang anda lihat belakangan ini, KPK sudah tidak ditakuti lagi,” ungkapnya.

mahpud
Mahfud MD. KPK Bisa dibubarkan

Mantan menteri dan anggota DPR ini mengakui, saat ini baik Kejaksaan maupun Kepolisian telah menunjukkan perbaikkan dalam setiap penanganan kasus korupsi. Selain itu, Kejaksaan harus berani unjuk gigi untuk mengambil lagi peranan sebagai lembaga penanganan korupsi yang sejak era reformasi didominasi KPK.

Kendati demikian, untuk menjadi seperti dulu, Kejaksaan harus memulai penguatan struktural, diantaranya adalah penguatan dalam hal konstitusi. Kejaksaan harus independen dan jauh dari pengaruh kekuasaan. “Oleh karenanya, Kejaksaan harus dimasukkan secara eksplisit di UUD 45,” imbuhnya.

Tentu saja, tambah Mahfud, penguatan konstitusional ini juga harus dibarengi dengan penguatan fungsional. Jika tidak, problem seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (abuse of power) akan merusak penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi.

Baca Juga  Dapat Undangan, Mahfud MD Siap Hadiri Pansus Angket KPK

“Potensi abuse of power ini terjadi dimana-mana, tidak hanya di Kejaksaan. Memang hal ini resiko yang harus dihadapi sebagai institusi penegak hukum. Tergantung bagaimana cara mengatasinya,” tegasnya.

Kejaksaan dianggap perlu dimasukkan secara eksplisit ke dalam UUD 1945. Hal itu merupakan upaya penguatan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal itu juga untuk perbaikan pencitraan oleh Kejaksaan.

Institusi penegak hukum tidak bisa lepas dari politik. Secara konstitusional, undang-undang yang menaunginya juga berurusan dengan ranah kekuasaan. Karena itu, diperlukan kemauan politik dari penyelenggara negara untuk memantapkan peran kejaksaan. Oleh karenanya, diperlukan political will (kemauan politik) untuk mewujudkan itu.