SHARE

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menilainya, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak berkelanjutan berjuang dengan koalisi pendukung pemerintah.

Hal semacam ini di sampaikan Nurdin menyikapi sikap PAN yang sering berseberangan pemerintah.

Paling akhir, PAN yang mensupport presidential threshold 0 % mengambil keputusan walkout waktu pengambilan ketentuan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Walau sebenarnya, partai pendukung pemerintah beda, yaitu Golkar, PDI-P, Nasdem, Hanura, PKB serta PPP mensupport presidential threshold 20 % kursi atau 25 % nada.

” Itu inkonsistensi dalam satu perjuangan (dengan koalisi pemerintah), ” kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Nurdin lalu menyindir PAN dengan mengutip pernyataan pemimpin redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi.

” Bila Rosi dari Kompas TV menyebutkan, kursinya ingin, namun yang beda tidak turut, ” ucap Nurdin.

Walau sekian, Nurdin mengakui tetaplah menghormati sikap PAN itu. Ia menyerahkan seutuhnya pada Presiden Joko Widodo berkaitan kehadiran PAN di koalisi pemerintah.

” Karna semasing partai miliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut yang diramu dalam satu kiat, yang tentu kebutuhannya dlm hadapi 2019, ” kata Nurdin.

Sekarang ini, PAN mempunyai satu jatah menteri di kabinet, yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi yang dihuni oleh Asman Abnur.

Diluar itu, ada pula Kepala Komite Ekonomi serta Industri Nasional yang dihuni Sutrisno Bachir.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto terlebih dulu menilainya, pemilihan partner koalisi di pemerintahan adalah hak Presiden Joko Widodo seutuhnya.

PAN sekalipun belum juga mengulas gagasan untuk keluar dari gerbong koalisi.

Menurutnya, PAN senantiasa mensupport pemerintah bila kebijakannya berpihak pada rakyat serta berikan anjuran bila bertentangan dengan tekad rakyat.

Mengenai Sekjen PAN Eddy Soeparno mengklaim pihaknya tetaplah berkelanjutan mensupport pemerintah jadi sisi dari koalisi.

Tetapi, dalam soal spesifik yang menyangkut kehadiran partai seperti RUU Pemilu, ia menilainya ketidaksamaan dengan partai koalisi adalah hal lumrah.

PAN terlebih dulu tidak searah dengan koalisi pemerintah waktu pengambilan ketentuan UU Pemilu.

PAN dengan tiga partai non-pemerintah, yaitu Gerindra, Demokrat serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pilih keluar ruangan rapat paripurna atau walkout waktu pengambilan ketentuan UU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017) malam.

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menyebutkan tidak turut serta tidak juga akan bertanggungjawab pada hasil dari voting ke-5 gosip krusial, terlebih presidential threshold yang pernah menyandera kajian RUU Pemilu.

” Kami berikan pada saat ini kalau PAN dalam sistem pengambilan ketentuan pada RUU Pemilu, untuk bagian selanjutnya pengambilan ketentuan tingkat dua kami nyatakan kami akan tidak turut serta tidak bertanggungjawab atas putusan, ” kata Yandri.