SHARE
Teguh Juwarno begitu berapi-api ketika ia menyatakan akan melakukan perlawanan atas pencemaran nama baik dan firnah keji terkait penyebutan namanya sebagai salah satu anggota DPR yang diduga turut ‘kecipratan’ aliran dana dari proyek e-KTP Kemendagri.
Politisi PAN yang sebelumnya berkarir sebagai wartawan itu menegaskan sikapnya untuk ganti melaporkan Irman dan Sugiharto ke Bareskrim Mabes Polri, lantaran telah menyampaikan keterangan palsu yang dituangkan dalam dakwaan jaksa KPK.
TJ, sapaan akrabnya, terakhir bahkan menyebut akan menyampaikan laporannya ke Bareskrim pada Senin (20/3) baru lalu.
guguh
Namun, TJ tak datang ke Bareskrim. Yang justru hadir di sana adalah Melchias Markus Mekeng, politisi Partai Golkar asal NTT.
Ooh, TJ agaknya mengurungkan niatnya untuk balik mengadukan Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus atau Andi Narogong. TJ rupanya dinasehati untuk bersabar, menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tersebut pada proses hukum yang sedang bergulir di persidangan PN Tipikor Jakarta.
TJ sudah memberikan keterangan kepada Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto, menerangkan klarifikasinya.
yandri
“Ya, kami sudah panggil langsung yang bersangkutan, bahkan mas Teguh sudah 3 kali kami panggil langsung. Beliau memastikan tidak pernah terima, tidak pernah lakukan pertemuan dengan pengusaha atau pihak yang cawe-cawe proyek e-KTP,” ujar Yandri Susanto.Tak hanya Teguh, Fraksi PAN juga telah meminta klarifikasi sejumlah kader yang sempar diisukan terlibat dalam kasus e-KTP meski namanya tidak masuk dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK. Yandri menyebut Fraksi PAN masih mengedepankan azas praduga tak bersalah.

“Jangan sampai masyarakat berkesimpulan bahwa nama yang beredar itu salah. PAN menganggap perlunya ada azas praduga tak bersalah, dan kami yakin mas Teguh dan lain-lainnya Insya Allah tidak terima,” ujarnya.

Baca Juga  Tak Ada Parpol yang Menuntut Anggotanya Cari Dana Lewat Proyek

Fraksi PAN masih terus menunggu perkembangan yang ada di pengadilan. Pihaknya berharap agar kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu dapat dibuka dengan seadil-adilnya.
sek
“Karena menyangkut nama baik dan karakter seseorang, jangan sampai berita atau yang sudah beredar menjadi sesuatu yang tidak benar, jelaskan semua duduk persoalannya, mas Teguh siap dipanggil dan memberikan kesaksian terhadap kasus e-KTP,” kata Yandri.

“Insya Allah beliau clear, dalam analisa mas Teguh pembagian uang itu ada untuk pimpinan (Komisi II periode 2009-2014) tapi tidak sampai (ke anggota), tidak terima, tidak pernah melakukan pertemuan, tidak pernah terima SMS dan telepon dari pihak-pihak itu,” lanjut anggota Komisi II itu.

Meski merasa kadernya tidak bersalah, Fraksi PAN tidak akan melaporkan masalah ini ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Apakah kader-kader kami akan mengikuti apa yang dilakukan pihak lain yang melakukan jalur hukum seperti melapor ke Bareskim, kami lebih menghormati peristiwa atau proses hukum yang ada di KPK sekarang. Biarkan mas Teguh untuk mengklarifikasi itu di pengadilan atau KPK. Belum ada rencana kami laporkan pihak-pihak yang ditengarai melakukan pencemaran nama baik,” papar Yandri.