SHARE
Kwik Kian Gie, menjadi pintu masuk KPK untuk memeriksa kasus BLBI.

Usaha KPK untuk terus berusaha menggembosi PDIP makin terlihat nyata. Hal ini terbukti dengan bergulirnya kembali penyelidikan kasus BLBI. Maklum PDIP adalah partai penguasa pada tahun 2001 hingga 2004.

Kala itu Megawati Soekanrop Putri, masih menjabat sebagai Presiden RI. Dalam masa pemerintahannya, Mega banyak menerbitkan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Perbankan (BLBI).

SKL BLBI itu yang kini sedang ditelisik lantaran banyak yang dinilai bodong alias tak sesuai dengan kenyataannya. Maka untuk mengungkap kasus itu, mantan Menteri Koordinator Bidang‎ Ekonomi, Keuangan dan Industri, Kwik Kian Gie diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kwik, materi pemeriksaan dirinya pada Kamis (20/4/2017)  masih berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Kasus yang sedang disidik dan saya dimintai keterangan karena saya pernah ketika menjabat sebagai Menko kan pernah ada urusan dengan BLBI‎ dan konsekuensinya,” kata Kwik di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

Kwik menjelaskan dalam pemeriksaan ini, dirinya dimintai keterangannya terkait Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). “Kasusnya BDNI. BDNI itu antara 2001-2002 sampai 2004,” jelasnya.

BDNI kala itu adalah bank milik Sjamsul Nursalim. Bank tersebut merupakan salah satu yang mendapat SKL BLBI senilai Rp27,4 triliun. Surat lunas tersebut terbit pada April 2004 dengan aset yang diserahkan diantaranya PT Dipasena (terjual Rp2,3 triliun), GT Petrochem dan GT Tire (terjual Rp1,83 triliun).

Kwik juga sudah pernah dimintai keterangannya dalam penanganan SKL BLBI pada beberapa tahun lalu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi membenarkan mengenai pemeriksaan Kwik. Namun Febri belum mengetahui secara pasti agenda pemeriksaan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu.

“Tadi memang ada pemeriksaan (terkait BLBI), namun belum dapat informasi lebih lengkap terkait agenda pemeriksaan tersebut, persis terkait konteks apa,” kata Febri.

Jika kasus ini kembali dibuka, PDIP akan menjadi tersangka utama. Bahkan KPK bisa menghadirkan Megawati. Urusan akan menjadi melebar dan diperkirakan bakalt terjadi ekskalasi luas jika “Mama Banteng” berurusan dengan penegak hukum.