SHARE

JAKARTA — Panitia Spesial Hak Angket DPR mengenai Proses Pekerjaan serta Wewenang KPK dalam sebagian minggu ini menggerakkan beberapa agenda pertemuan dengan beragam pihak berkaitan pekerjaan penyelidikan yang juga akan dikerjakan sampai September yang akan datang. Satu diantara agenda yang mengundang masalah di beberapa kelompok yaitu ketentuan untuk mendatangi Instansi Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat serta berjumpa dengan perwakilan narapidana masalah korupsi yang melakukan hukuman ditempat itu.

Pansus Hak Angket menyatakan kunjungan ke Lapas Sukamiskin serta Lapas Pondok Bambu, Jakarta yaitu untuk menggali info dari narapidana korupsi. Wakil Ketua Pansus, Risa Mariska menyebutkan mereka menginginkan menggali info dari narapidana korupsi pada standard prosedur yang digerakkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari semuanya sistem penyidikan di institusi itu.

Menurutnya, Pansus juga akan konsentrasi ke substansi masalah sistem SOP kontrol di KPK serta tidak bicara tentang masalah hukum. Dia menyebutkan peluang pertanyaan anggota Pansus juga akan berkembang jadi bentuk pendalaman umpamanya tentang pembayaran denda yang telah dibayarkan beberapa narapidana itu.

Hal tersebut, menurutnya, ada hubungannya dengan pengembalian kerugian negara sebagai domain KPK, hingga Pansus menginginkan lihat berapakah jumlah yang di terima institusi itu serta berapakah yang sudah dibayarkan dan mekanisme yang digerakkannya.

Sebelumnya berkunjung ke lapas, Pansus Hak Angket juga berjumpa dengan Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK). Risa menyebutkan pertemuan itu terkait dengan pengelolaan keuangan, menyamai persepsi karna Pansus tidak dapat kerja sendiri. Pansus memerlukan instansi beda terkait dengan kerja Pansus.

Ia menerangkan kalau dalam pertemuan yang berjalan tertutup itu dibicarakan sebagian point substansial. ” Pada dasarnya telah berkonsultasi dengan BPK menyamai misi serta visi karna kami jadi Pansus tidak dapat kerja sendiri, poinnya itu, ” katanya.

Baca Juga  Olly, Kader PDIP dan Gubernur Sulut, Tersangkut Kasus Hambalang

Politikus PDI Perjuangan itu menerangkan pertimbangan beda Pansus belum juga dapat mengungkapkan isi pertemuan tertutup itu yaitu karna masih tetap juga akan lakukan pendalaman. Terkecuali menjumpai beberapa narapidana masalah korupsi, Pansus juga mengundang beberapa pakar untuk didengarkan pandangannya tentang hak angket serta hubungannya dengan komisi pemberantasan korupsi.

Satu diantara pakar yang didengarkan keterangannya yaitu pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra pada awal minggu ini. Yusril Ihza Mahendra menyatakan DPR jadi instansi legislatif bisa memakai Hak Angket pada KPK jadi institusi eksekutif dalam konteks pengawasan kemampuan instansi itu. KPK dibuat dengan UU jadi untuk mengawasi proses UU itu jadi DPR bisa lakukan Hak Angket pada KPK kata Yusril dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Spesial Hak Angket KPK, di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (10/7).

Dia menerangkan tempat KPK dalam system ketatanegaraan Indonesia yaitu instansi eksekutif karna institusi itu melakukan pekerjaan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan. Karenanya, menurutnya, pada awal kajian Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pandangan umum fraksi-fraksi ataupun kajian ditingkat Panitia Spesial berlangsung kecemasan tumpang tindih dengan instansi beda seperti Kepolisian serta Kejaksaan.

” Di mana kedudukan KPK? Bila masuk yudikatif terang tidak, dia bukanlah tubuh pengadilan yang dapat mengadili serta memutus perkara. Tubuh legislatif juga bukanlah karna tidak hasilkan product ketentuan perundang-undangan, ” tutur Yusril.

Yusril menyebutkan waktu itu dianya menerangkan tumpang-tindih atau ” overlapping ” pekerjaan KPK itu akan tidak berlangsung dalam lakukan beberapa pekerjaan di bagian penyelidikan serta penuntutan dengan kriteria spesifik. Menurutnya, kriteria spesifik itu seperti penyelidikan serta penyidikan penyelenggara negara, kerugian negara diatas Rp 1 miliar, serta perkara yang menarik perhatian orang-orang.

Baca Juga  Ini Alasan Menteri Puri Cikeas yang Tersangkut Korupsi akan Bertambah

” Jadi dengan tiga pembatasan itu jadi ‘overlapping’ tidak berlangsung. Lantas bagaimana pelaksanannya? Itu pekerjaan di Pansus Angket untuk penyelidikan, saya tidak ulas itu, ” katanya.

Diluar itu menurut Yusril, pada 1950 Hak Angket kembali diberlakukan di DPRS yang disebut paduan KNIP serta anggota RIS lantas lahir UU nomor 7 th. 1954 mengenai angket. Yusril menyatakan, angket bukanlah suatu hal yang baru jadi telah digerakkan di system parlementer serta menempel di DPR. Dia juga menerangkan, dalam UUD 45 dijelaskan pekerjaan DPR yakni membuat UU, pengawasan, serta mengulas biaya dan dalam rencana pekerjaan pengawasan DPR diberi hak untuk menyelidiki.