SHARE

Jakarta – Sesudah Yusril Ihza Mahendra, Pansus Angket pada KPK juga akan mengundang pakar hukum tata negara yang lain. Hari ini direncanakan, pakar Romli Atmasasmita juga akan disuruhi pendapat oleh pansus.

” Jadi, Insyaallah, ” kata anggota Pansus Hak Angket KPK, John Kenedy Azis mengonfirmasi hadirnya Romli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

John menerangkan masalah apa sajakah yang juga akan digali dari dua pakar tata negara ini. Untuk Yusril, Pansus juga akan membahas masalah hadirnya Pansus yang sampai kini dipandang ilegal banyaknya pihak.

” Kita mintakan gagasannya mengenai beberapa hal yang sampai kini yang masih tetap jadi satu kesangsian mengenai kehadiran Pansus. Meskipun sesungguhnya kami telah percaya Pansus itu telah ini (sah) karna lembaran negaranya telah ada, ” terang John.

Yusril sendiri diundang karna dipandang pansus ketahui asal mula KPK. Waktu UU No 30 Tahun 2002 mengenai KPK disusun, Yusril adalah sosok yang memimpin pemerintah saat itu untuk membahasnya. Yusri saat itu menjabat jadi Menteri Kehakiman serta HAM (saat ini Menkum HAM).

Waktu memberi pandangan di pansus pada Senin (10/7) tempo hari, Yusril berasumsi angket pada KPK sah serta dapat dikerjakan. Dia memiliki pendapat KPK termasuk juga instansi eksekutif.

” Pimpinan KPK menyebutkan pansus ini ilegal. Pansus menyebutkan, ‘tidak, kami legal’. Tidak dapat ngotot-ngototan demikian, tidak usai, ” kata Yusril memulai keterangan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Yusril, ketentuan DPR di paripurna yang menyebutkan Pansus dibuat dengan sah, bila menginginkan dilawan, mesti ke pengadilan. Pengadilan kelak yang mengambil keputusan apakah Pansus batal untuk hukum atau dibatalkan. Pansus sendiri menurut Yusril cuma bisa dibatalkan (disuruh pihak beda lewat pengadilan).

Baca Juga  Putusan Pengadilan Mengakhiri Kontroversi

” Pansus itu bukanlah batal untuk hukum, itu suatu hal yang bila kita tidak sepakat mesti dibatalkan. Serta KPK mesti melawan DPR ini ke pengadilan, ” tegas Yusril.

Diundangnya Yusril serta Romli untuk menerangkan tempat KPK dalam hukum tata negara memetik kritik beberapa kelompok. Indonesian Corruption Watch (ICW) melihat Yusril serta Romli tidak seutuhnya objektif untuk menilainya KPK.

” Menurut saya mereka susah juga akan objektif karna trek record-nya semasing. Romli sempat jadi pakar untuk BG (Jenderal Budi Gunawan), berhadap-hadapan dengan KPK. Yusril jadi pakar dalam masalah Hartati Murdaya, ” papar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Minggu, (9/7).