SHARE

Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita menyarankan supaya panitia spesial hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang beberapa bekas pimpinan KPK. Dengan spesial, dia mengatakan sebagian nama, satu diantaranya Taufiequrachman Ruki.

” Panitia butuh menyebut juga saudara Ruki, saudara Zulkarnain, Indriyanto, Warih Sadono, Adnan Pandu Praja untuk juga ikut bersaksi berikan info disini, ” kata Romli dalam rapat dengan pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Beberapa bekas pimpinan KPK, menurut dia, butuh di panggil untuk mengemukakan beberapa informasi yang di ketahui masalah internal KPK. Hal tersebut perlu karna Romli temukan sederet persoalan yang butuh dibenahi.

Ia menyatakan, orang-orang butuh ketahui bebrapa persoalan itu.

” Tidak bisa ditutup-tutupi. Pimpinan lama tidak bisa munafik, narasi apa yang ada, ” kata dia.

Pemanggilan beberapa bekas pimpinan KPK ini di pastikan Romli bukanlah punya maksud untuk menghancurkan atau membubarkan KPK.

” Serta saya mustahil membubarkan KPK, melemahkan KPK terkecuali KPK melemahkan sendiri. Itu yang saya saksikan, ” katanya.

Berkaitan saran itu, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Dossy Iskandar Prasetyo menjelaskan semua saran yang masuk juga akan jadi catatan pansus serta dibicarakan dalam rapat. Sebab, pansus mempunyai mekanisme untuk memastikan siapapun pihak yang juga akan di panggil untuk memberi info.

” Kelak kami juga akan ulas dalam rapat internal adakah urgensinya mendatangkan, ” tutur Dossy.

Menurut dia, hal itu bergantung pada data serta kenyataan yang dibutuhkan pansus. Ia mencontohkan bekas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, yang cukup seringkali disinggung Romli dalam rapat. Dalam hal semacam ini, Ruki dapat dipandang jadi pihak yang korelatif.

” Namun bergantung rekan-rekan, bila rekan-rekan telah menyimpulkan pandangan Prof Romli serta di rasa cukup (tak perlu), ” ucap politisi Partai Hanura itu.

Persoalan KPK

Dalam peluang itu, Romli juga menuturkan sederet persoalan yang diketemukannya masalah KPK. Umpamanya, masalah ada 36 orang yang diputuskan jadi tersangka tetapi tanpa ada bukti permulaan yang cukup.

Selain itu, ada juga temuan aliran dana dari asing ke KPK yang lalu dihibahkan pada instansi swadaya orang-orang (LSM) antikorupsi.

” Ini masalah kita, perseteruan kebutuhan. Hingga ketika instansi itu lakukan satu kesalahan, dia (LSM) akan tidak menkritisi tentu, ” katanya.