SHARE

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Kampus Andalas, Feri Amsari berasumsi pembentukan panitia spesial hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kesesatan yang berkepanjangan.

Menurutnya, mulai sejak awal pembentukan pansus oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat prosedur yang sesat. Dengan spesial, Pasal 199 ayat (3) UU MPR, DPR, DPD, serta DPRD (Undang-Undang MD3) menginginkan dikerjakannya mekanisme voting supaya saran pemakaian angket jadi hak angket.

” Tetapi mekanisme ini tidak digerakkan oleh DPR hingga Pansus yang jalan sekarang ini cacat prosedur pembentukan, ” tutur Feri lewat info tertulis, Senin (10/7/2017).

Bila aksi instansi negara tidak cocok hukum, kata Feri, jadi mesti batal untuk hukum.

Selain itu, disangka ada perseteruan kebutuhan dalam pembentukan pansus hak angket. Sebab, pansus di isi beberapa orang yang dimaksud terima uang hasil korupsi e-KTP yang tengah dikerjakan KPK.

” Pada keadaan conflict of interest itu, pansus hak angket telah bisa digolongkan disqualification atau recusal atau tidak sah, ” kata Feri.

Diluar itu, pembentukan pansus hak angket pada KPK dipandang tidak mematuhi rencana independensi KPK. Penyimpangan instansi penyelidik, penyidik, serta penuntut dan peradilan dalam instansi kekuasaan kehakiman dikoreksi lewat putusan peradilan.

Bila KPK menyimpang dalam sistem penyelidikan, jadi yang berkeberatan dapat mengujinya lewat praperadilan. Bila dalam sistem penyidikan serta penuntutan ada penyimpangan, jadi peradilan bisa mengoreksi serta ” menaklukkan ” KPK lewat putusan.

” Alur sekian untuk menanggung independensi aparat penegak hukum serta menjauhkannya dari intervensi kebutuhan politik, ” kata dia.

Ditambah lagi, pansus memohon info terpidana masalah korupsi. Feri berasumsi hal itu tidak logis karna masalah mereka telah berkekuatan hukum tetaplah hingga tak akan punya pengaruh pada penyidikan pansus.

Menurut Feri, cara barusan terang maksudnya adalah untuk menyatukan info berbasiskan kebencian pada KPK dengan memohon info beberapa orang yang dihukum lewat kewenangan KPK.

” Itu sama juga memohon info pada narapidana pidana umum pada kemampuan kepolisian, kejaksaan, serta hakim. Pasti narapidana itu beberapa hal negatif pada kemampuan aparat penegak hukum, ” kata Feri.

” Pilihan pansus angket itu terang mengungkap kalau maksud pansus hanya untuk mematikan KPK lewat beragam langkah, ” lanjut dia.

Paling akhir, menurut Feri, Pansus hak angket terlihat kesusahan membedakan pakar serta advokat. Selama ini pansus cuma menyatukan info pakar dari pihak-pihak yang pro supaya KPK dilimpuhkan.

Sebagian pakar yang di panggil pansus juga diragukan tempatnya jadi akademisi murni atau advokat. Harusnya, kata Feri, pakar yang diundang murni jadi pakar yang menggerakkan profesi akademik atau riset, dari pada pakar yang mempunyai dua label jadi advokat.

” Advokat sudah pasti profesi mulia, namun profesi ini didesain untuk berpihak pada kebutuhan clientnya, ” kata Feri.