SHARE

The show must go on. Seyogyanya itulah yang akan terjadi, terkait dengan rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, yang lazimnya nanti disebut sebagai Pansus KPK.

Pembentukan Pansus KPK adalah tindak lanjut dari disetujuinya hak angket KPK pada Rapat Paripurna DPR pada Jumat (28/4) lalu.

Hak angket merupakan merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK didasari pada banyak hal, terutama adalah adanya dugaan tujuh penyelewengan anggaran atau keuangan negara yang dikelola oleh KPK.

Dugaan penyelewengan anggaran atau keuangan negara oleh KPK ini diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Oleh karena hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kepatuhan hukum, maka itu sudah menjadi ranah DPR.

kpkikik

Pembentukan Pansus KPK sendiri menurut rencana baru akan dilakukan setelah 17 Mei. Sejatinya, setelah masa reses atau di awal masa sidang DPR.

Pembentukan Pansus KPK akan melalui mekanisme Badan Musyawarah (Bamus). Dalam Bamus, fraksi-fraksi akan mengirimkan anggotanya untuk pembentukan Pansus.

Ada 10 fraksi di DPR dengan total 560 anggota. Rinciannya, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dengan 109 anggota (persentase 19.46%), Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) 91/16.2%, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F.Gerindra) 73/13.4%, Fraksi Partai Demokrat (FPD) 61/10.89%, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) 48/8.57%, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) 47/8.39%, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) 40/7.14%, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) 39/6.69%, Fraksi Partai Nasdem (FNasdem) 36/6.43%, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (FHanura) 16/2.86%.

Baca Juga  Gerindra Kirim Empat Wakil Ke Pansus KPK

Setelah hak angket disetujui oleh rapat paripurna DPR, maka fraksi-fraksi tinggal berkirim surat ke Bamus untuk memberitahukan siapa wakil mereka untuk ditempatkan di Pansus.

Namun, kalau ternyata surat dari fraksi-fraksi tidak menyetujui dengan cara tidak mengirimkan anggotanya, maka hak angket, atau Pansus KPK itu, bisa tidak ada.

Seperti itu prosesnya.

kapokikik
Pimpinan KPK tak perlu mengkhawatirkan Pansus KPK

Penetapan usulan hak angket pada rapat paripurna Jumat pekan lalu bukanlah usulan sepihak.

Dari 10 fraksi hanya tiga yang menolak, yakni Gerindra, PKB dan Demokrat.

Kendati demikian, belakangan Gerindra menyatakan akan pikir-pikir kembali.

Artinya, bisa saja Gerindra akhirnya menyetujui penggunaan hak angket dan pembentukan Pansus KPK.

Mengingat tujuannya memang untuk mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan masyarakat juga, yakni KPK yang hebat, jujur dan sungguh-sungguh dicintai masyarakat.

Hak angket atau Pansus KPK tidak untuk menggoyang apalagi melemahkan mereka.

Pansus KPK harus membuat lembaga antirasuah itu benar-benar lebih kuat.