SHARE

Pansus KPK sudah terbentuk, walau baru diisi 16 perwakilan dari lima fraksi. Saat ini, payung hukum dari Pansus KPK sedang digodok di Badan Legislasi (Baleg) DPR, sebelum nantinya disahkan di Sidang Paripurna DPR. Dikajinya syarat pembentukan Pansus KPK di Baleg DPR ini disepakati melalui rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus).

Tata Tertib (Tatib) DPR Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan, syarat terbentuknya Pansus harus seluruh fraksi menyerahkan nama perwakilan. Sementara di UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 pasal 201 ayat 2 menyebutkan, tidak seluruh fraksi menyerahkan perwakilan maka Pansus tetap berjalan. Maka, timbul multitafsir dalam rencana pembentukan Pansus Hak Angket KPK.

Menurut Firman Subagyo, dari Baleg DPR, pihaknya mencermati aturan mana akan dikaji karena permintaan pengkajian juga belum secara pasti harus meneliti Tata Tertib atau UU MD3.

susuk
Firman Subagyo

 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta kepada Badaan Legislasi (Baleg) untuk menganalisis soal kriteria dan syarat keanggotaan Pansus angket KPK. Tujuan dilibatkannya Baleg agar tidak ada kesalahan pasal dalam pembentukan pansus tersebut.

“Kita akan minta Baleg untuk menganalisis mana dan bagaimana dan bukan hanya untuk kepentingan politik di hak angket tok. Supaya tidak ada kesalahan pasal dan keputusan hak angket yang sangat penting itu,” kata Taufik Kurniawan Pimpinan DPR dan fraksi meminta masukan kepada Baleg agar jika Pansus angket KPK terbentuk tidak cacat secara mekanisme dan hukum.

“Makanya kita minta analisa, masukan analisa hukumnya seperti apa. Itu sekarang mainstrem-nya bukan pada posisi perlu tidaknya hak angket. Tapi kita harus sama-sama menjaga, mengawal agar jangan cacat mekanisme. Itu harus kita jaga,” jelas Taufik Kurniawan.

Baca Juga  Partai Golkar Dukung Pansus KPK untuk Penguatan Lembaga Itu
taufikkurniawan
Taufik Kurniawan

Taufik menyebut soal pembentukan pansus hak angket diatur dalam Tata Tertib DPR. Meski begitu, aturan pansus ini juga dijelaskan dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Sebenarnya pada dua payung hukum aturan ini, kriteria pembentukan pansus hampir sama. Keduanya mengatur bahwa pansus hak angket bisa terbentuk saat memenuhi keanggotaan dari semua unsur fraksi di DPR.

Adapun aturan terkait dengan pansus hak angket pada Tatib DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 171
(1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1).
(2) Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur Fraksi.
(3) Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sedangkan bunyi aturan tentang pembentukan pansus angket KPK pada UU MD3 tertulis di Pasal 201, yang isinya sebagai berikut:

(1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1).
(2) Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.
(3) Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Masyarakat mengapresiasi pembentukan Pansus KPK ini. Oleh karenanya, Pansus KPK ini harus tetap berjalan. Pimpinan KPK tak perlu khawatir. Pansus KPK ini tidak dimaksudkan untuk menurunkan atau mengganti mereka. Pansus KPK bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, bukan mencari pemimpin baru.