SHARE

Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sudah terbentuk. Salah satu inisiator hak angket DPR untuk KPK ini, yakn politisi PPP Arsul Sani, optimistis Pansus KPK akan berjalan seperti diharapkan, meski ada multitafsir dalam aturan pembentukannya.  Sekjen PPP Kubu Romahurmuziy ini meyakini Pansus KPK harus siap karena juga diinginkan oleh masyarakat.

Tata Tertib (Tatib) DPR Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan, syarat terbentuknya Pansus harus seluruh fraksi menyerahkan nama perwakilan. Sementara di UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 pasal 201 ayat 2 menyebutkan, tidak seluruh fraksi menyerahkan perwakilan maka Pansus tetap berjalan.

“Kami yang di Komisi III saat ini berpendapat terlepas apa pun kelompok fraksinya, ada fraksi yang tidak mengirim wakilnya ke Panitia Khusus Angket KPK maka bukan berarti panitia angket tidak bisa dijalankan,” kata Arsul Sani.

Menurut Arsul, Komisi III DPR tengah membahas terkait multitafsir tersebut. Sebab itu, ia mengusulkan seluruh fraksi dapat bertemu untuk melakukan musyawarah agar menemukan jalan keluar terkait multitafsir.

kapokkpk

“Pemahaman kami atas ketentuan UU MD3 dan Tatib DPR panitia angket terdiri dari seluruh fraksi mempunyai hak untuk mewakilkan anggotanya, kalau ada fraksi yang tidak mengirimkan wakilnya bukan berarti angket tak bisa dijalankan. Itu pendapat yang berkembang yang kami sepakati di Komisi III,” ujarnya.

Sampai saat ini, tercatat ada lima fraksi yang menyatakan menolak mengirimkan perwakilannya di Pansus Angket KPK yaitu PKB, Demokrat, PAN, Gerindra, dan PKS.

Gerindra punya sikap yang berbeda, meski menolak, Gerindra tetap mengirimkan perwakilan karena melihat Pansus tetap bisa jalan meski tidak lengkap. Belakangan, PAN juga mengisytaratkan segera mengirimkan nama wakilnya.

Sementara ini sudah terdaftar sebanyak 16 anggota Pansus KPK dari lima fraksi, yakni PDIP, Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura.