SHARE

Panitia Spesial (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan semuanya pihak menuntut keabsahan serta eksistensi Pansus ke pengadilan.

Hal tersebut seperti yang dianjurkan oleh pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

” Terserah pihak yang berkaitan (KPK). Hakim kan tidak bisa menampik satu perkara. Ya, dibicarakan sama pengadilan. Diliat objeknya saja, konteksnya apa. Bila (problem) tata negara kan di Tata Usaha Negara, ” tutur Wakil Ketua Pansus Angket KPK Dossy Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Hal seirama di sampaikan oleh anggota Pansus Arsul Sani. Ia menilainya, jalan keluar yang dianjurkan Yusril itu tambah baik daripada membuat opini negatif pada Pansus melalu media.

Arsul menyebutkan, lewat pengadilan, terdapat beberapa hal yang dapat digugat KPK seperti tafsir atas UU Nomor 17 Th. 2014 mengenai MPR, DPR, DPRD, serta DPD (MD3) berkaitan objek angket DPR.

Begitu halnya pembentukan angket yang masih tetap dipermasalahkan karna tidak semuanya fraksi kirim perwakilan di Pansus.

Walau sebenarnya, dalam pasal 201 Undang-undang MD3 dinyatakan Pansus Angket terbagi dalam semuanya unsur fraksi di DPR.

Atau, lanjut Arsul, dapat juga digugat ke pengadilan negeri lewat sangkaan perbuatan melawan hukum.

” Silahkan saja KPK, LSM, silahkan pergi kita uji, kan kelak umpamanya di MK itu di beri tafsir itu hak angket di Undang-undang MD3 pasal 79 itu kan kelak DPR juga didengar, Pemerintah juga didengar. Tidak bisa memaksakan pendapat kalau Pansus salah tidak miliki basic hukum, ” kata Arsul.

Yusril terlebih dulu menyebutkan masalah keabsahan hak angket pada KPK yang senantiasa dipermasalahkan tidak juga akan sempat usai bila tidak ada putusan pengadilan.

Sebab, kata Yusril, putusan pengadilan lah sebagai penyelesaian dengan sah dari masalah itu, bukanlah opini umum.

Sekarang ini, menurut Yusril, KPK malah repot menggalang opini dengan berikan cap negatif pada pihak yang mensupport kehadiran Pansus.

” Itu maksud saya merekomendasikan supaya KPK janganlah bermain politik, namun lawan dengan hukum dengan gentlemen, ” kata Yusril lewat info tertulis, Selasa (11/7/2017).

Mengenai Yusril menilainya, DPR dapat memakai hak angket pada KPK. Sebab, KPK dibuat lewat undang-undang.

Berlainan dengan Yusril, beberapa pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilainya, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Kampus Andalas membahas masalah pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang di tandatangani 132 pakar hukum tata negara semua Indonesia itu diserahkan ke KPK.