SHARE

JAKARTA — Wakil Ketua Panitia Spesial Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan (RUU) Pemilu, Yandri Susanto menyikapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berkaitan saran kembali pada Undang-undang Pemilu yang lama bila deadlock.

Yandri menilainya Undang-undang Pemilu yang lama telah tidak relavan untuk Pemilu serentak pada 2017. Salah nya ialah penyelenggara serta pengawas Pemilu tidak mempunyai dasar dalam membuat ketentuan untuk pemilu serentak.

” Seperti penyusunan ditempat pengambilan suara (TPS), bentuk surat nada, biaya serta iklan untuk kampanye butuh disempurnakan. Sesaat pemilu untuk pertama kalinya serentak, ” ungkap Yandri, waktu dihubungi lewat seluler, Rabu (12/7).

Politikus PAN itu juga mengemukakan kalau Undang-undang Pemilu lama punya potensi memetik kontroversi. Bahkan juga tidak tutup peluang malah juga akan jadi beban baru untuk penyelenggara serta pengawas Pemilu dalam menerjemahkan ketentuan pemilu serentak, karna tak ada referensinya.

Terlebih dulu, rapat pengambilan ketentuan RUU Pemilu dengan pemerintah berbuntut deadlock. Satu diantara pemicunya yaitu tak ada titik temu masalah Presidential treshold. Hingga saat ini pemerintah masih tetap bersikeras presidential treshold di angka 20 sampai 25 %.

Diluar itu ada empat gosip beda diluar presidential treshold yang belum juga terwujud kesepakatannya Yakni parliamentary, threshold cara konversi nada, alokasi kursi per daerah penentuan serta system Pemilu.

Baca Juga  PAN dan PPP Juga Isyaratkan Perubahan, Siap Kirim Wakilnya ke Pansus KPK