SHARE

Dalam sepekan terakhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali “dikunjungi” ratusan orang. Ironisnya, mereka bukan hendak memberikan simpati atau dukungannya kepada pimpinan dari lembaga antirasuah tersebut. Kedatangan mereka justru untuk meminta pertanggung-jawaban dari KPK atas janji-janji yang diumbarnya untuk penuntasan beberapa kasus korupsi.

Ada elemen masyarakat yang menamakan dirinya Mahasiswa Melawan Lupa Mega Korupsi BLBI, ada juga Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI). Pada intinya tuntutan mereka sama, yakni meminta profesionalisme KPK untuk memenuhi janjinya. Mereka menyebut, KPK jangan omong doang. Ada pula selebaran bertuliskan, “KPK pencitraan di Kasus E-KTP, Megakorupsi lain diabaikan”.

rusuk1

Pada demo atau unjukrasa yang pertama, bahkan hampir terjadi bentrokan antara elemen mahasiswa dan polisi. Aksi memanas saat mahasiswa membakar ban, lalu anggota polri berupaya memadamkan api. Mahasiswa tidak terima dan sempat terjadi keributan.

Pada demo yang digelar KAKI, ratusan peserta unjukrasa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan sejumlah anggota Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKSI) mendesak KPK segera mengungkap dugaan korupsi pengunaan dana perkebunan sawit.

“Jangan berkoar-koar saja tapi tidak ada aksi nyata mengungkap kasus ini,” ungkap Ketua Umum KAKI, Arifin Nur Cahyo.

Arifin Nur Cahyo mengatakan, dengan kekuatan yang dimiliki KPK, lembaga superbody ini mestinya bisa lebih cepat menyelidiki penyelewengan dana pungutan perkebunan sawit yang diduga digunakan untuk subsidi industri biodiesel. Sebab, disini sangat rawan dengan mark up produksi biodiesel bodong, karena sangat sulit dikontrol dan tidak pernah diaudit.

rusuk

Kenyataannya, sampai sekarang dana pungutan usaha perkebunan sawit yang sesuai UU Perkebunan no. 39 Tahun 2014 seharusnya digunakan untuk kepentingan stakeholders perkebunan seperti program replanting Kebun Petani Plasma dan Petani Mandiri serta pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang usaha perkebunan sawit, malah tidak ada sepeserpun yang dialokasikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit.

Baca Juga  KPK Panggil Eks Pejabat BUMN Guna Dalami Gratifikasi PT PAL

90% dari dana pungutan tersebut justru untuk subsidi industri biodiesel yang diduga banyak fiktif dan 10% sisanya hanya untuk riset-riset dan media branding BPDP serta Jalan Jalan keluar negeri pengurus BPDP.

KAKI dan APPKSI telah beberapa kali mendatangi KPK, tetapi hasilnya selalu nihil. Dari hasil temuan mereka ada dugaan penyelewengan alokasi penggunan dana bersumber dari Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit oleh BPDP Kelapa Sawit, di mana para pemegang dana pungutan berlaku seenaknya saja dan belum ada audit dari BPK, yang jumlahnya triliunan rupiah.