SHARE

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Reda Manthovani menyebutkan, walau terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli, dua orang Pekerja Perlakuan Fasilitas serta Prasarana Umum (PPSU) Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat tidak dipakai sangsi hukum pidana.

Sangsi pidana baru akan diberi bila ada masalah sama di masa datang.

” Tidak dipakai hukum pidana ya, namun sanksinya pemecatan, ” tutur Reda, pada Kompas. com, Minggu (9/7/2017).

Reda mengharapkan pemecatan pada ke-2 PPSU atau yang seringkali dimaksud ” pasukan oranye ” berinisial AH serta IM bisa jadi pelajaran untuk PPSU yang beda.

” Jadi perlu untuk diketahui, filosofi dari saber pungli itu kan dibuat dengan ketentuan Wali Kota, dengan argumen kalau itu menginginkan melakukan perbaikan system yang berada di pemerintah daerah, ” kata Reda.

Dengan argumen itu, dia menyerahkan masalah pungli dengan tanda bukti berbentuk uang sejumlah Rp 800. 000 itu pada ketentuan yang berlaku di inspektorat.

” Kami serahkan ke inspektorat, jadi ini perbaikan system. Kelak bila belum juga baik, kami tangkap sekali lagi, bila telah kami pidana, ” tutur Reda.

Terkecuali dua orang PPSU itu, Kejari Jakarta Barat juga mengamankan seseorang staf PNS Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat berinisial VM karna termasuk juga penerima pungli distribusi sampah itu.

Ke-3 oknum itu diamankan di lokasi Kembangan, Jakarta Barat. Hal semacam ini berawal dari laporan beberapa warga tentang ada iuran liar yang ditarik beberapa PSSU dalam sistem distribusi sampah rumah tangga, tempat pembuangan sesaat (TPS) sampai ditempat pembuangan akhir (TPA).