SHARE

Komisi A DPRD DKI Jakarta sudah usai wawancarai petinggi sebagai calon Wali Kota Jakarta Utara serta Bupati Kepulauan Seribu. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menilainya keduanya layak untuk tempati jabatan itu.

Mengenai, dua petinggi DKI yang hari ini diwawancarai yaitu Kepala Tubuh Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Husein Murad serta Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Irmansyah. Husein gagasannya juga akan di promosikan jadi Wali Kota Jakarta Utara serta Irmansyah jadi Bupati Kepulauan Seribu.

” Pada umumnya, pak Husein layak ya, dia miliki rekam jejak sempat jadi Wakil Wali Kota Jakarta Timur juga, ” tutur Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (10/7/2017).

Terlebih, kata Syarif, Husein termasuk juga PNS yang mulai karirnya dari 0. Husein mulai karirnya di Pemprov DKI jadi staf di kelurahan.

Untuk calon Bupati Kepulauan Seribu, Irmansyah, Syarif juga menilainya dia pas untuk jabatan itu.

” Pak Irmansyah sama ya bagus serta layak karna miliki tahap karir di PNS yang cukup serta tak ada cacat, berarti tidak sempat ikut serta problem, ” tutur Syarif.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat merencanakan lakukan perputaran pada petinggi eselon II atau satu tingkat kepala dinas, wali kota, serta asisten sekda.

Dengan terdapatnya wawancara yang dikerjakan Komisi A, ” bocoran ” nama yang juga akan dilantik juga tersingkap. Mengenai, tempat Wali Kota Jakarta Utara saat ini di isi oleh Wahyu Haryadi serta tempat Bupati Kepulauan Seribu di isi oleh Budi Utomo.

Belum juga di ketahui argumen pencopotan Wahyu serta Budi Utomo dari jabatan mereka. Syarif menyebutkan surat saran ke DPRD DKI untuk wawancarai Husein serta Irmansyah di kirim oleh Djarot.

Syarif menyebutkan Pemprov DKI semestinya memanglah bersurat sesuai sama itu untuk memohon referensi DPRD DKI dalam memastikan petinggi wali kota. Tetapi, hal tersebut tidak digerakkan di waktu pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama.

” Itu yaitu kebiasaan 2, 5 th. yang telah hilang. Dahulu tidak ada bagian sesuai sama itu, saat ini cobalah dikembalikan. Spesial jabatan wali kota, mesti ada pertimbangan dari DPRD, ” tutur Syarif.