SHARE

Dari hasil sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), diperoleh fakta yang mengejutkan sehubungan dengan jawaban Maroef Sjamsuddin (MS), ketika ditanya perihal perbuatannya merekam pembicaraan pribadi antara dirinya dengan Setya Novanto (SN) dan Muhammad Rizal Cholid (MR). Menurut MS, merekam pembicaraan adalah sama halnya dengan mencatat.

Sebagai mantan Wakil Ketua BIN, MS seharusnya dapat membedakan antara merekam dan mencatat. Sebab hasil rekaman adalah salah satu bukti otentik yang langsung bisa diajukan dan dipergunakan dalam persidangan untuk pembuktian secara hukum. Sedangkan catatan pembicaraan atau notulen, hanya dapat digunakan sebagai alat bukti otentik apabila telah di tandatangani oleh para pihak yang melakukan pembicaraan di atas materai atau telah di lakukan nazegelen di Kantor Pos.

Jadi disini sangatlah jelas adanya perbedaan antara rekaman audio dengan catatan atau surat pernyataan. Dalam kasus perekaman pembicaraan antara MS, SN dan MR telah dinyatakan oleh MS di depan sidang MKD bahwa perbuatan merekam pembicaraan adalah atas inisiatifnya sendiri dan tanpa sepengetahuan dari SN maupun MR.

Ketika rekaman tersebut ditunjukkan kepada pihak lain oleh MS yaitu kepada Sudirman Said (Menteri ESDM), maka disini MS nyata-nyata telah melanggar hukum, yaitu tidak dapat menjaga hak privasi dari orang lain atau dengan kata lain tak dapat menjaga rahasia. Terlepas dari apa yang dibicarakan dan sebelum terjadi hiruk pikuk dan kesimpangsiuran yang terjadi saat ini atas beredarnya rekaman tersebut, sesungguhnya MS telah lebih dahulu melanggar hukum.

Merekam Pembicaraan secara Diam-Diam

Setiap orang termasuk para pejabat tentu memiliki hak untuk melakukan aktifitas pribadi dan orang lain tidak boleh mencampuri apalagi sampai menyebarkan kepada orang lain atau bahkan mempublikasikannya.

Negara melindungi setiap orang untuk melakukan aktifitas pribadi dan bagi siapapun yang mempublikasikan aktiftas pribadi dari seseorang tanpa izin adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK khususnya pasal 26 dan pasal 31 sbb :

Pasal 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika dalam pembuktian data di Mabes Polri nanti ternyata rekaman yang diajukan oleh MS tersebut tidak otentik, maka ia juga dianggap melanggar pasal 35 UU ITE.

Pasal 35
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data yang otentik.

Dalam UU ITE tersebut juga disertakan ancaman hukumannya. MS terancam hukum menurut pasal 47 UU ITE tersebut.

Pasal 47
Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  atau  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Jika terbukti melanggar pasal 35, maka hukumannya lebih berat.

Pasal 51
(1)  Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  dipidana  dengan pidana   penjara   paling   lama   12   (dua   belas)   tahun   dan/atau   denda   paling   banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(2)  Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  dipidana  dengan pidana   penjara   paling   lama   12   (dua   belas)   tahun   dan/atau   denda   paling   banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Kehadiran SN bersama MR yang diminta waktunya oleh MS untuk melakukan pembicaraan adalah bersifat informal dan bukan sesuai kapasitasnya sebagai pejabat negara atau Ketua DPR. Demikian juga dengan MS yang juga mewakili dirinya sebagai pribadi dan bukanlah sebagai Pres Dir PT Freeport.

Mereka melakukan pertemuan secara tertutup atau di luar kedinasan di tempat tertentu. Jadi disimpulkan pertemuan mereka itu adalah sebatas perbuatan antar pribadi saja dan bersifat rahasia. Kalaupun mereka membicarakan masalah yang menyangkut kedinasan yaitu terkait dengan jabatan SN sebagai Ketua DPR dan MS sebagai Pres Dir PTFI, maka sebagai seorang mantan prajurit TNI AU berpangkat Marsekal Muda yang menjujung tinggi sportifitas, maka MS seharusnya menyimpan isi pembicaraan tersebut tentu sebatas untuk kepentingan pribadi atau biasa disebut ‘gentlement agreement’ diantara mereka.

Manakala hal-hal yang dibicarakan secara pribadi tersebut dicatat atau direkam, tentu juga harus sesuai persetujuan dari semua pihak yang terlibat langsung di dalam perbincangan tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh MS yaitu merekam secara diam-diam dan kemudian menyampaikan rekaman itu kepada pihak lain tanpa persetujuan para pihak yang terlibat, tentu hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan pengecut atau bisa juga dianggap sebagai pengkhianatan terhadap komitmen pribadi.

Hal ini juga menjadi indikasi bahwa sesungguhnya MS juga sedang mencari celah untuk masuk melalui pertemuan informal dengan SN sebagai anggota Legislatif demi kepentingan bisnis PTFI? Lalu mengapa MS punya niat untuk membawa alat perekam pembicaraan, dan dengan sengaja merekam pembicaraan, sedangkan seharusnya MS bisa menghormati hak-hak pribadi orang lain? Ataukah MS memang punya niat akan tampil sebagai pahlawan dengan cara menggunakan cara-cara yang melanggar etika dan hukum? Disini saya katakan bahwa

MS sebagai mantan prajurit TNI ternyata tidak menunjukkan sifat satria atau seorang pengecut semata. Seorang mantan Perwira Tinggi TNI harus berani menghadapi semua persoalan secara fair dan tetap berjalan diatas aturan dan hukum. Bila memang MS memiliki integritas yang tinggi dan membela kepentingan Negara, maka MS seharusnya mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Bila MS memang mengendus adanya indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh SN, seharusnya melaporkannya kepada pihak Kepolisian atau KPK yaitu dengan meminta ijin untuk merekam pembicaraannya dengan SS dan MR. Apa yang dilakukan MS dalam hal ini adalah bermaksud ingin mengungkap sebuah pelanggaran etika tapi dengan cara yang melanggar hukum.

Bobot kesalahannya tentu lebih berat pada apa yang dilakukan MS dari pada SN. Fenomena perekaman pembicaraan pribadi secara diam-diam ini apabila dibiarkan saja, maka nantinya akan ditiru oleh semua orang dan dianggap itu adalah hal yang sah atau legal. Padahal kegiatan merekam pembicaraan secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan pihak yang direkam pembicaraannya adalah melanggar hukum.

Aktifitas penyadapan atau intersepsi, hanya boleh dilakukan oleh pihak tertentu atas izin dari pihak Kepolisian atau Pengadilan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa Maroef Syamsuddin (MS) boleh saja berniat baik demi membela kepentingan negara, namun pada saat yang sama, MS sendiri telah melakukan pelanggaran hukum.

Pihak SN dan MR juga dilindungi oleh Undang-Undang terkait pelanggaran hak pribadi yang telah dilakukan oleh MS tersebut. Besar kemungkinan SN dan MS akan melakukan gugatan hukum kepada MS.