SHARE

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan, pihaknya juga akan meneruskan pembangunan rumah sakit di tempat RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Pemprov DKI akan mengulas lanjutan pembangunan dengan lembaga berkaitan.

Menurut dia, system pembayaran yang dipakai yaitu Kerja Sama Pemerintah serta Tubuh Usaha (KPBU). Begitu, jadi pembangunan di lahanRS Sumber Waras tidak memakai APBD DKI.

” Teruskan. Telah ada mekanisme penganggarannya serta diusulkan lewat KPBU. Kesepakatan dengan tubuh usaha punya pemerintah serta tanpa ada didanai APBD. Dapat memungkinkam serta itu telah kita rapatkan 2 x. Semua sulit disusun, tinggal desainnya seperti apa, ” kata Djarot pada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Bekas Wali Kota Blitar ini menyatakan pihaknya telah sesudah memperoleh lampu hijau dari Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memakai tempat yang telah dibeli walau sekarang ini masih tetap tersisa masalah yang disangka merugikan negara.

” Tempo hari saya juga berikan pada BPK, kalau untuk lahannya tetaplah kita gunakan. Sedang untuk temuan tindak lanjut BPK itu tetep kita tindak lanjuti. Kami juga akan kirim surat pada yayasan. Itu juga untuk memberi jawaban, klarifikasi dan bila benar-benar merugikan negara ya mesti dikembalikan prinsipnya, ” kata Djarot.

Terlebih dulu, Kepala Kepala Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta Syamsudin mereferensikan pembanguan rumah sakit spesial kanker daan jantung di tempat RS Sumber Waras walau dalam temuan BPK ada potensi kerugian dalam pembelian tempat.

Berkaitan potensi kerugian, BPK juga tetaplah mereferensikan meneruskan temuan itu.

Pemprov DKI Jakarta beli tempat punya Yayasan Kesehatan Sumber Waras sejumlah Rp 800 miliar pada Biaya Pendapatan serta Berbelanja Daerah Perubahan 2014.

Baca Juga  Jangan Antipati Dulu, Hak Angket Bukan Untuk Pelemahan KPK

Tetapi BPK mengatakan pembelian tempat itu sudah merugikan negara sampai Rp191 miliar.

Kerugian berlangsung karna ada ketidaksamaan nilai jual objek pajak tanah (NJOP). BPK menilainya NJOP tempat yang dibeli ini harusnya berdasar pada nilai di Jalan Tomang Utara, sedang Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memakai nilai di Jalan Kyai Tapa.

Bila referensi berkaitan hasil audit BPK untuk ganti kerugian negara itu tidak selekasnya dilakukan tindakan, jadi di kuatirkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta th. depan mungkin kembali memperoleh opini lumrah dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

Mengenai Pemprov DKI Jakarta, untuk empat kali memperoleh opini WDP dari BPK, mulai sejak 2013 sampai 2016.