SHARE
Aneh, Febri Diansyah anggap Densus Tipikor mengancam eksistensi KPK.

Rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri seperti diusulkan oleh Komisi III DPR, pada Selasa (23/5/2017) kemarin dinilai sebagai terobosoan.

Menanggapi rencana Polri membentuk Densus Tipikor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat mulai kebakaran jenggotr. Seolah tak mau ladang pekerjaannya diambil, KPK mulai membuat catatan yang intinya tidak mendukung pembentukan Densus Tipikor.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK memantau rencana pembentukan Densus Tipikor itu. Febri secara jelas menyayangkan anggota DPR yang mau membubarkan KPK  jika Densus Tipikor sudah bisa bekerja nanti. Mungkin saja Febri cs. Takut kehilangan pekerjaan.

Febri juga berkilah bahwa sebagai komisi ad hoc KPK bekerja untuk tujuan tertentu. Padahal sebenarnya KPK dibentuk untuk tujuan sementara, sehingga penegak hokum seperti Polisi dan Jaksa cukup kuat untuk menangani kasus korupsi.

Febri juga mengkhawatirkan jika KPK digantikan dengan institusi lain seperti Densus Tipikor. Ia menyebut hal itu sebagai upaya melemahkan atau membubarkan KPK.

Sangat disayangkan, karena Febri tidak melihat pembentukan itu sebagai upaya kerja sama memberantas korupsi. Perlu diingat, pemberantasan korupsi bukan tugas KPK semata, melainkan tugas seluruh rakyat Indonesia. Termasuk Polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi.

Lebih lucu lagi, KPK malah menilai pembentukan itu sebagai upaya membenturkan KPK dengan lembaga penegak hokum lain.

“Sinergi ini akan lebih bagus bagi perang melawan korupsi ketimbang kemudian lembaga-lembaga penegak hukum dibenturkan secara langsung atau tidak langsung,” ujar Febri.

Seperti diamantkan oleh undang-undang, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, jelas disebutkan tugas KPK sebanrnya hanylah koordinasi saja.

UU tersebut menyatakan jika penyelidikan pertama kali dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, maka yang dilakukan KPK adalah berkoordinasi. Namun pada kenyataannya, KPK malah mengambil alih secara penuh tugas  kepolisian.

Baca Juga  Pansus Merasa Kaget Karena Ada 36 Tersangka KPK Tanpa Bukti Cukup

KPK juga memiliki kewenangan untuk menyidik kasus korupsi yang merugikan negara minimal satu miliar rupiah. Hal itu diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Namun dalam kenyataannya KPK juga menyelidiki, menyidik dan menangani kasus yang merugikan negara 100 juta rupiah seperti kasus Irman Gusman.

Kini keinginan Polri membentuk datasemen khusus tindak pidana korupsi yang setara dengan KPK sudah disetujui sebagai kesimpulan rapat antara Komisi III DPR dan Polri.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, awalnya dalam rapat tersebut sejumlah anggota Komisi III mempertanyakan peranan Polri yang melempem dalam pemberantasan korupsi.

Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, dijelaskan bahwa pembentukan KPK karena institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan belum optimal dalam menangani kasus perkara pidana korupsi.