SHARE

Advokat sekalian aktivis hak asasi manusia Todung Mulya Lubis menyebutkan, pembubaran satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) tetaplah mesti dikerjakan lewat putusan pengadilan.

Penerbitan Perppu Nomor 2 Th. 2017 mengenai Ormas oleh pemerintah, menurut Todung, hanya penjabaran dari UU Nomor 17 Th. 2013 mengenai Ormas.

” Perppu ini mungkin saja penjabaran selanjutnya dari UU Ormas. Namun, menurut saya, ketentuan pembubaran ormas itu berada di putusan pengadilan, ” kata Todung didapati di sela-sela diskusi di bilangan Tebet, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Todung menyebutkan, sebenarnya negara telah mempunyai piranti hukum yang penuhi keperluan untuk beberapa langkah pembubaran Ormas, yakni UU Ormas.

” Namun bila Presiden pilih melalukan Perppu, Perppu sendiri tidak dapat membubarkan Ormas. Harus ada putusan pengadilan yang membubarkan Ormas tersebut, ” kata dia.

Pemerintah sudah menerbitkan Perppu Ormas untuk membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila.

Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum, serta Keamanan Wiranto menyebutkan, pemerintah mempunyai basic yang kuat untuk menerbitkan Perppu 2/2017, yakni ketentuan undang-undang yang tak akan mencukupi.

Wiranto juga menerangkan tiga pertimbangan pemerintah dalam penerbitan Perppu. Pertama, aksi pemerintah telah sesuai sama putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/puuVII Th. 2019.

Ke-2, berkaitan ketentuan hukum yang belum juga mencukupi. Menurut Wiranto, perppu dapat diterbitkan untuk memberi jalan keluar supaya tidak berlangsung kekosongan hukum.

” Undang-undang yang diperlukan itu belumlah ada hingga berlangsung kekosongan hukum. Atau ada undang-undang namun tidak mencukupi untuk merampungkan problem hukum, ” tutur dia.

Ke-3, perppu dapat diterbitkan bila kekosongan hukum itu tidak dapat diatasi lewat cara membuat undang-undang baru.

Mekanisme serta prosedur untuk membuat undang-undang baru memanglah memerlukan periode waktu yang panjang, serta itu jadi masalah.

” Sesaat keadaannya mesti selekasnya dikerjakan. Bila menanti undang-undang yang baru tidak dapat, ” kata Wiranto. Tiga pertimbangan itulah sebagai pijakan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 Th. 2017 yang di tandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017.