SHARE

Jakarta – Pemerintah sudah resmi menerbitkan ketentuan pengganti UU (Perppu) 2/2017 mengenai ormas. Satu diantara ketentuan baru yaitu mengenai instansi yang dapat membubarkan ormas.

Hal semacam ini di sampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (12/7/2017). Perppu 2/2017 diterbitkan karna UU 17/2013 mengenai Ormas dipandang telah tidak mencukupi jadi fasilitas menghindar meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945.

Point perlu pertama yang direvisi dari UU 17/2013 yaitu masalah instansi yang keluarkan izin pembubaran ormas. Pemerintah memiliki pendapat, semestinya instansi yang mengesahkan ormas, juga miliki wewenang untuk membubarkan.

” Tidak terwadahinya (di UU 17/2013) azas hukum administrasi contrario actus, yakni azas hukum instansi yang keluarkan izin atau memberi pengesahan yaitu instansi yang semestinya miliki wewenang untuk mencabut serta membatalkan itu, ” kata Wiranto.

Pemerintah yaitu yang sekarang ini berwenang berikan pengesahan ormas. Disamping itu, sistem pembubaran ormas mesti melalui sistem pengadilan.

Point ke-2, yaitu mengenai ajaran serta aksi yang bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah memiliki pendapat UU 17/2013 mendefinisikannya dengan sempit.

” Bila dalam rumusan saat ini terbatas ajaran Atheisme, Marxisme, Leninisme. Walau sebenarnya ada ajaran beda yang dapat juga menukar serta bertentangan dengan Pancasila, ” katanya.

Baca Juga  Din Syamsudin: Sebaiknya Dahulukan Dialog, Terkait Perppu 2/2017