SHARE

Syaiful Bakhri, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengharapkan pemerintah berhati-hati dalam menangani kasus Setya Novanto. Syaiful berpendapat Kejaksaan Agung yang saat ini sedang menyidik kasus dugaan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Setya Novanto harus bersih dan jujur dalam mendapatkan alat bukti atau bukti-bukti yang digunakan dalam persidangan kasus ini nanti.

Dalam kaidah hukum ¬†justifikasi “Exclusionary Rules”, terdapat dua pendekatan. Pertama, pendekatan normatif, dan kedua, pendekatan faktual.

Pendekatan normatif menekankan pada larangan pemerintah untuk menggunakan bukti yang diperoleh dari cara melawan hukum. Sedangkan pendekatan faktual beralasan bahwa mengesampingkan bukti yang diperoleh secara ilegal dapat memberkan efek “deterrence” kepada aparat penegak hukum.

Pandangan ini berpegangan pada doktrin “lebih baik melepaskan seorang kriminal daripada pemerintah harus menggunakan cara-cara yang tercela”. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Supreme Court yang menyatakan bahwa pemerintah (dalam hal ini aparat kepolisian) tidak boleh diijinkan mendapat dukungan dari kesalahannya sendiri.

Harus dipahami bahwa “Exclusionary Rules” berlaku untuk primary evidence dan derivatif evidence (bukti turunan) yang diperoleh dari eksplorasi atas perolehan primary evidence tersebut.

Derivatif evidence hanya akan dikesampingkan apabila ternodai oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tidak diperbaiki. “Exclusionary Rules” diaplikasikan untuk semua tipe bukti seperti bukti fisik, keterangan verbal dan kesaksian sebagaimana hal-hal yang diketahui sepanjang penggeledahan dan pernyitaan.

Dalam kasus Setya Novanto yang diduga melakukan permufakatan jahat, jelas terlihat bahwa alat bukti yang dipakai atau dijadikan sebagai landasan bagi Kejakasaan Agung diperoleh secara illegal. Setya Novanto saat direkam oleh Maroef Sjamsoeddin dalam keadaan tidak tahu menahu tentang aktivitas perekaman tersebut. Hal ini berarti Maroef Sjamsoeddin telah melakukan perekaman secara illegal dan jelas hal itu melanggar hukum.

Dalam pendekatan normative dan factual, pengadilan harus mengesampingkan bukti-bukti tersebut karena bukti yang diajukan adalah bukti-bukti yang illegal dan melanggar hukum. Kasus ini sebaiknya tidak diteruskan dan Kejaksaan agung sebaiknya lebih fokus pada kasus-kasus hukum yang lebih penting dan pengajuan buktinya tidak melanggar hukum.