SHARE

Pemerintah mengharapkan DPR terima Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Th. 2017 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Orang-orang.

” Kami mohon Perppu ini diakui, dipahami serta dipahami oleh seluruh susunan orang-orang, pasti termasuk juga rekan-rekan di DPR RI, ” tutur Menteri Koordinator Politik Hukum serta Keamanan Wiranto dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Wiranto menyatakan, Perppu itu bukanlah hanya kebutuhan pemerintah. Perppu itu diterbitkan untuk kebutuhan nasional.

Sebab, pemerintah lihat timbulnya organisasi orang-orang yang berpedoman ideologi terkecuali Pancasila. Kehadiran ormas itu dinilai meneror persatuan serta kesatuan bangsa.

Oleh karenanya, pemerintah mesti turun tangan mengatasinya. Sesaat, undang-undang yang ada tidak mencukupi untuk merampungkan masalah itu.

” Saya telah mengemukakan Perppu ini substansinya yaitu perubahan dari UU Nomor 17 yang tak akan mencukupi, tak akan dapat meredam menjaga persatuan serta kesatuan bangsa sekalian ancaman kemunculan ideologi beda yang merebak di Indonesia, ” tutur Wiranto.

” Pekerjaan pemerintah membuat perlindungan seluruh bangsa untuk perdamaian Indonesia yang diwujudkan dalam beragam kebijakan, termasuk juga menerbitkan Perppu ini yang pasti tetaplah merujuk pada UUD 1945, ” lanjut dia.

Pemerintah pilih menerbitkan perppu untuk membubarkan ormas yang dipandang anti-Pancasila, satu diantaranya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah berasumsi UU Ormas sekarang ini tidak sangat mungkin untuk lakukan pembubaran itu. Oleh karenanya, memerlukan perppu.

Nanti, Perppu itu dibawa ke DPR untuk dibicarakan sampai pada akhirnya di ambil ketentuan apakah di terima jadi UU atau tidak.