SHARE

JAKARTA – Petani serta entrepreneur tebu se-Jawa menekan pemerintah selekasnya mencabut kebijakan pengenaan pajak bertambahnya nilai (PPN) sebesar 10% untuk gula tebu.

Merespon hal semacam ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) gagasannya juga akan berjumpa dengan perwakilan petani tebu pada Kamis lusa. Terlebih dulu pertemuan direncanakan pada Senin (10/7/2017) tempo hari.

Berkaitan PPN 10% ini, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi merekomendasikan supaya beberapa petani tebu dapat membuat korperasi unit desa (KUD) atau asosiasi berbadan hukum yang lain supaya PPN yang dipakai dapat dikreditkan.

Beberapa entrepreneur yang mempunyai omzet diatas Rp 4, 8 miliar per th. harus dipakai PPN 10% serta setelah itu dimaksud Entrepreneur Terkena Pajak (PKP).

Tetapi, bila dia tergabung dalam asosiasi berbadan hukum, contoh koperasi, jadi PPN yang dipakai dapat dikreditkan atau dicicil.

” Bila gunakan tubuh hukum, impas, di credit, malah tidak terkena PPN. Buat asosiasi atau koperasi. Misalnya di Kebon Agung, itu buat izin koperasi atau tubuh baru, karna mungkin saja PKP (Entrepreneur Terkena Pajak), bila individu tidak mungkin saja hingga Rp 4, 8 miliar, bila koperasi dapat diatas itu, ” terang Ken di Gedung DPR, Senin (10/7).

Disamping itu, Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Darmin Naution menyatakan kalau pengenaan PPN 10% itu bukanlah gagasan dari pemerintah, tetapi ketentuan Mahkamah Agung (MA) atas uji materi Ketentuan Pemerintah (PP) Nomor 31 Th. 2007. PP itu mengatur barang strategis bebas pengenaan PPN, termasuk juga penyerahan barang hasil pertanian atau perkebunan.

Dengan uji materi MA ini, barang hasil pertanian atau perkebunan bukanlah sekali lagi jadi barang strategis berdasar pada Pasal 16B Undang-Undang PPN.

“Tadinya pemerintah tidak ambillah gagasan apa-apa, namun ada pihak yang maju ke MA, lantas diaplikasikan oleh MA, “ tutur Darmin.

Menurut Darmin, jadi jalan keluar, PPN gula dapat diaplikasikan dengan final.

“Difinalkan saja agar kecil nilainya. Mungkin saja sekian hari ini kami ingin rapat dengan Ditjen Pajak, ” ucapnya.