SHARE

Jakarta – Pemerintah lakukan sebagian perubahan lewat Perppu 2/2017 mengenai Ormas. Salah nya ialah mengenai ajaran serta aksi ormas yang dipandang anti Pancasila.

Menko Polhukam Wiranto menyebutkan UU 17/2013 mengenai Ormas telah tidak mencukupi jadi fasilitas menghindar meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945. Pengertian anti Pancasila yang terdaftar di UU itu dinilai sempit.

” Pengertian mengenai ajaran serta aksi yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan dengan sempit, yakni cuma terbatas pada ajaran Atheisme, Marxisme, serta Lenimisme, ” ucap Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

Menurut Wiranto, ada ajaran diluar Atheisme, Marxisme, serta Lenimisme yang bertentangan dengan Pancasila. Tetapi, Wiranto tidak merincinya.

” Histori Indonesia menunjukkan kalau ajaran-ajaran beda dapat juga menukar serta bertentangan dengan Pancasila, ” ucapnya.

Perppu ini mengatur mengenai yang berwenang untuk membubarkan ormas. Pemerintah memiliki pendapat instansi yang mengesahkan, semestinya juga berwenang membubarkan ormas.

Dia menyatakan kalau Perppu ini diterbitkan bukanlah untuk membatasi ormas, terlebih ormas muslim. Wiranto menepis asumsi kalau Perppu 2/2017 mendiskreditkan kaum muslim.

” Perppu seolah-olah mendeskreditkan orang-orang Muslim, sekalipun tidak. Jangan pernah ada tuduhan, pemikiran, prasangka, juga akan memisahkan pemerintah dengan orang-orang Islam, ” tutur Wiranto.

Baca Juga  Wiranto Berharap Ada Terobosan pada Rakor Pembangunan Perbatasan