SHARE

Jakarta – Sekarang ini beberapa gosip krusial RUU Pemilu belum ditetapkan. Pemerintah tawarkan tiga pilihan jika tidak ada juga perjanjian dalam RUU Pemilu, satu diantaranya kembali pada UU Pemilu yang lama.

” Atau bila tak ada perjanjian serta inginnya musyawarah mufakat, pemerintah miliki tiga pilihan. Pilihan pertama, terima bersama anggota Pansus DPR musyawarah mufakat, ” tutur Mendagri Tjahjo Kumolo di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

Pemerintah juga terima pilihan putusan pada pengambilan ketentuan tingkat I RUU Pemilu.

” Terima putusan hari Kamis (13/7) karna ada problem krusial dibawa ke paripurna untuk di ambil ketentuan, atau pemerintah kembalikan ada UU lama. Toh, UU lama sama juga tidak ada perubahan, ” sebutnya.

Tjahjo menyebutkan, bila kembali pada UU lama, hal itu tidak mengganggu dengan legitimasi. Tetapi tidak mesti ditata dalam Perpu.

” Tidak mesti Perpu, ” ucap Tjahjo.

Pemerintah menyebutkan, bila memakai UU lama, akan tidak ada masalah bermakna. Dia mencontohkan Pemilu pada 2 periode terlebih dulu. Tentang putusan MK berkaitan Pemilu serentak nanti juga akan sesuai dengan tehnis.

” Kenyataannya 2 kali Pemilu lancar, 2 kali Pilkada lancar. Namun toh sama, Pilkada jalan, Pilpres jalan. Namun semangat musyawarah rekan-rekan DPR, namanya demokrasi kan boleh-boleh saja, ” katanya.

Baca Juga  Beda Sikap di RUU Pemilu, PAN Mundur Saja dari Kabinet Ungkap NasDem