SHARE

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yakini legitimasi pemilu tetaplah tinggi walau nanti sangat terpaksa mesti memakai undang-undang lama.

Sampai sekarang ini, pemerintah serta DPR belum juga dapat mengesahkan Undang-Undang Pemilu yang baru karna alami kebuntuan waktu mengulas lima gosip krusial.

Lima gosip itu yaitu parliamentary threshold, system pemilu, sebaran kursi per daerah penentuan, cara konversi nada, serta presidential threshold.

” Undang-undang yang lama sama juga. Tidak ada perubahan, sama, yang dibicarakan sama kok, ” tutur Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Ia memberikan, pemakaian kembali undang-undang lama tidak mesti disertai dengan penerbitan ketentuan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Menurutnya, undang-undang lama tetaplah relevan dipakai untuk pemilu serentak. Ia juga mencontohkan sistem pemilu 2009, dimana Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil keputusan kursi didapat oleh calon anggota legislatif dengan jumlah nada paling banyak.

Waktu itu, pemerintah tidak membuat perppu untuk sesuaikan Undang-Undang Pemilu dengan amar putusan MK serta pemilu tetaplah jalan.

” Kenyataannya 2 x pemilu serta pilkada serentak lancar dengan undang-undang lama. Toh juga sama. Pilkada serentak juga jalan. Pilpres juga bersama dengan legislatif juga jalan, ” tutur Tjahjo.

” Namun semangat musyawarah yang kami hargai dari DPR semoga ada titik temu yang baik, ” kata politisi PDI-P ini.

Sedang Ketua Panitia Spesial RUU Pemilu Lukman Edy menyebutkan, juga akan ada implikasi politik yang besar apabila pemilu 2019 kembali memakai undang-undang yang lama. Sebab, juga akan terdapat banyak pihak yang punya potensi menyangsikan keabsahannya.

” Itu yang menurut kami baiknya dijauhi karna implikasi politiknya itu, ya kelak. Pemilu dapat orang ragukan. Pemilu presiden, pemilu legislatif kan tidak bisa satu komponen orang-orang juga yang menyangsikan azas konstitusionalitasnya, ” tutur Lukman