SHARE

Presiden Joko Widodo sudah di tandatangani Ketentuan Pemerintah Nomor 18 Th. 2017 mengenai hak keuangan serta hak administratif pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Konsekwensi dari PP itu, jadi anggota legislatif daerah tingkat I serta II juga akan memperoleh penambahan tunjangan yg tidak ditata dalam dalam PP terlebih dulu. Tunjangan penambahan yang didapat diantaranya tunjangan keluarga serta tunjangan beras.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta masih tetap menanti instruksi berkaitan turunan Ketentuan Pemerintah Nomor 18 Th. 2017 mengenai hak keuangan serta hak administratif pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jumlah yang di terima tambah lebih tinggi dari kepala daerah.

Sekretaris Tubuh Keuangan serta Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menyebutkan, hingga sekarang ini pihaknya belum juga ketahui besaran kenaikan tunjangan yang juga akan di terima beberapa wakil rakyat ini. Sebab, masih tetap menanti kajian tingkat provinsi, untuk kabupaten tidak bisa mendahului.

PP itu nanti juga akan diemplementasikan mesti di buat ketentuan perda serta perbub.

” Jumat (7/7) tempo hari (BKAD) provinsi telah menyebut kabupaten/kota untuk mengulas problem ini. Karna efeknya cukup luas, ” kata Sapto didapati di kantornya Selasa (11/7/2017).

Bacalah juga : Jokowi Teken PP, Anggota DPRD Bisa Tunjangan Beras, Komunikasi, Transportasi serta Lainnya

Menurutnya, konsultasi ke provinsi karna amanat dari PP itu diamanatkan tunjungan anggota DPRD Kabupaten/kota, tidak bisa lebih dari DPRD provinsi.

” Praktis kita menanti, kelak juga akan terkoordinir oleh propinsi. Gagasannya tanggal 17 besok (Senin), propinsi juga akan ke kemendagri untuk memperdalam tehnis administrasi sampai pengaturan spj, ” katanya.

Sesaat disinggung tentang berapakah peluang besaran uang tunjangan yang di terima pihaknya belum juga ketahui. Jadi deskripsi untuk sekarang ini anggota DPRD Gunungkidul terima besaran.

Ketua DPRD Gunungkidul upah Rp 6. 286. 650, ditambah Wakil ketua pada Rp 5. 026. 356, Rp 4. 578. 600, Rp 4. 921. 008.

” Ketidaksamaan pembayaran karna ada tunjangan anak, ” tutur Kabid Perbendaharaan DPKAD Sjaufudin HS Rabu (12/7/2017).

Untuk anggota wakil ketua masih tetap ditambah uang perumahan sebesar Rp 6. 850. 000.

Sesaat untuk anggota DPRD, upah plus sebagian tunjangan pada Rp 4, 1 juta sampai Rp 4, 2 juta. Masih tetap ditambah tunjangan perumahan Rp 6. 450. 000.

” Jumlah yang di terima masih tetap ditambah honor yang lain, umpamanya bila duduk di Banleg atau apa. Untuk ketentuan baru kami belum juga ketahui berapakah kenaikannya, kita masih tetap menanti, ” ucapnya.

Angka itu jauh semakin besar bila dibanding dengan upah Bupati Gunungkidul yang keseluruhan tiap-tiap bulannya memperoleh Rp 5. 742. 500, sedang wakil Bupati Rp 5. 376. 500.

” Untuk bupati serta wakil bupati upahnya lebih sedikit dari anggota dewan, ” sebut Sjaufudin.

Jumlah itu juga tambah lebih tinggi bila dibanding dengan Gaji Minimal Kabupaten (UMK) Gunungkidul Rp 1. 337. 650.

Bendahara Sekertaris Dewan, Suyono menyebutkan, pihaknya juga akan lakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri berkaitan PP 18 Th. 2017 itu.

” Minggu depan kita juga akan konsultasi. Bila lihat PP ada penambahan kenaikan 7 kali dari upah pokok. Namun itu semuanya bergantung keuangan daerah, ” ucapnya.

Parpol bisa guyuran dana

Bila lihat dari ketentuan yang ada, partai politik akan terima penambahan dari Dana Pertolongan parpol.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah membuat revisi PP Nomor 5/2009 mengenai Pertolongan Keuangan pada Parpol. Revisi PP itu mengatur kenaikan dana pertolongan parpol.

Pemerintah membidik revisi itu masuk dalam Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

” Gosip mengenai kenaikan memanglah ada, namun untuk kepastian masih tetap mesti menanti karna sampai saat ini belumlah ada ketentuan mengenai hal itu, jadi untuk th. ini masih tetap sama dengan th. lantas, ” kata Kepala Bagian Politik Dalam Negeri serta Organisasi Kemasyarakatan, Tubuh Kesatuan Bangsa serta Politik Gunungkidul Arkham Mashudi.

Untuk per nada pemerintah menganggarkan Rp 2. 500, jadi dana yang disiapkan untuk 9 parpol yang sekarang ini duduk di DPRD Gunungkidul sebesar Rp 1, 08 miliar per th..

Untuk pemakaian pertolongan th. ini, partai bisa memakainya untuk lakukan sosialisasi pendidikan politik dengan jalan menyatukan kader-kader yang dipunyainya.

Hal tersebut sesuai sama Ketentuan Menteri Dalam Negeri No 6/2017 mengenai Perubahan Atas Permendagri No 77/2014 mengenai Dasar Tata Langkah Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Teratur Administrasi Mengajukan, Penyaluran serta Laporan Pertanggungjawaban Pemakaian Pertolongan Keuangan Partai Politik.

Sesaat dalam ketentuan lama, pemakaian pertolongan mesti dikerjakan dengan segera ke orang-orang.