SHARE

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta kekurangan biaya sekitaran Rp 537 miliar dalam pengaturan biaya pendapatan serta berbelanja daerah perubahan (APBD-P) 2017.

Dia dengan tim biaya pemerintah daerah (TAPD) juga akan kembali menyisir rancangan APBD perubahan itu.

” Ingin cermat sekali lagi, lebih rigidnya kami perhatikan karna kami masih tetap kekurangan uang sekitaran Rp 500-an miliar, ini APBD-P, ” tutur Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/7/2017).

Saefullah menjelaskan, biaya yang ada untuk APBD perubahan sekitaran Rp 71, 7 triliun. Disamping itu, gagasan yang diusulkan unit kerja piranti daerah (SKPD) menjangkau lebih dari Rp 72 triliun.

” Kami patok Rp 71, 7 triliun. Rp 71, 7 (triliun) ini gagasan kami, namun uangnya barusan masih tetap ada kekurangan Rp 537 miliar, ” kata dia.

TAPD juga akan membahas ulang program serta aktivitas yang diusulkan SKPD dalam APBD perubahan 2017 supaya sesuai sama biaya yang ada.

Kemudian, rancangan APBD perubahan itu juga akan diserahkan ke DPRD DKI Jakarta untuk dibicarakan dengan.

” Saya minta ini didalami sekali lagi karna belum juga balance ini pada hasrat dengan ketersediaan biaya, ” ucap Saefullah.