SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kedepannya mungkin tidak bisa lagi bersikap “semau gue”. Harus ada “guidance” yang jelas yang membuat lembaga antirasiuah ini tidak lagi terkesan sebagai superbodi yang bisa menakutkan semua orang, mengancam siapapun seenaknya, termasuk melalui penyadapan dan operasi tangan tangan (OTT) yang kadang kontroversial.

Salah satu pertimbangan atas upaya dilakukannya revisi atas Undang Undang KPK sebenarnya adalah untuk membuat lembaga ini tidak terkesan jauh di atas lembaga-lembaga penegakan hukum (gakkum) lainnya, dan tidak untuk justru memperlemah KPK. Lembaga ini tetap menjalankan fungsinya tanpa harus menimbulkan ketersinggungan atau gesekan dengan lembaga penegakan hukum lainnya, misalnya Polri.

Untuk itulah diperlukan lembaga pengawas KPK. Keberadaan lembaga ini sejalan dengan salah satu pasal dari revisi UU KPK yang tengah disosialisasikan oleh Badan Keahlian DPR (BKD). Namun, sementara pembentukan lembaga pengawas ini bersifat konsideran dengan dilakukannya revisi UU KPK, saat ini sedang diproses pembentukan lembaga penasehat KPK.

pansel penasehat KPK

Panitia seleksi penasehat KPK, diketuai Imam Prasodjo

Lembaga penasehat KPK ini sudah pernah ada, hanya saja kosong sejak masa tugas lembaga terakhir tuntas pada April 2015.  Praktis, kepengurusan KPK terkini yang terdiri atas  Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, Saut Aritonang, Alexander Marwata dan Laode Syarif, praktis bekerja tanpa pendampingan Penasihat KPK sejak dilantik Desember 2016 hingga saat ini.

Pemerintah telah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menjaring nama-nama  untuk menduduki kursi Penasihat KPK. Ada lima orang dalam pansel itu, yaitu Mahfud MD, Saldi Isra, Busyro Muqoddas, Rhenald Kasali, dan Imam Prasodjo.

Setelah bekerja semenjak akhir Januari 2017,  saat ini pansel KPK telah berhasil menjaring sebanyak 13 nama untuk mengikuti seleksi tahap ketiga berupa wawancara. Ke-13 nama ini terseleksi dari ribuan calon yang melamar sejak akhir Januari.

Baca Juga  Kasus e-KTP Hingga KPK Tetapkan Lima Tersangka, Ini Perjalanannya

Pada proses seleksi 11-26 Februari terdaftar sebanyak 3264 calon. Dari proses seleksi tahap kedua untuk menjaring delapan penasehat KPK periode 2017-2021 ini terjaring 34 calon. Dari ke-34 orang ini, 11 orang berlatar belakang sarjana hukum, 11 orang berlatar belakang manajemen organisasi, 8 orang berlatar belakang ilmu keuangan, dan 4 orang berlatar belakang teknologi informasi.

agus rahardjo dkk

Pimpinan KPK saat ini, dinilai terlalu “show of force”
Dari 34 nama itu, di antaranya ada anggota Polda Sumut Vicky Montung, karyawan PT Garuda Indonesia Wahyu Sardjono, karyawan Sinar Mas Group T Lesmana Wanandjaja, hakim Pengadilan Hubungan Industrial Anak Agung Gede Rai Bayu, dosen Universitas Mercu Buana Antonius DR Manurung, pegawai Ombudsman Budi Santoso, dan Radiwan dari Kementerian Sekretaris Negara.

Setelah tes kesehatan dan psikologi, menciut menjadi 13 nama. Ke-13 nama yang lolos ke tahap wawancara adalah: 1. Antonius D.R. Manurung, 2. Budi Santoso, 3. Burhanudin, 4. Eddhi Sutarto, 5. Edward Effendi Silalahi, 6. Johannes Ibrahim Kosasih, 7. Moh. Tsani Annafari, 8. Muhammad Arief, 9. Nindya Nazara, 10. Roby Arya Brata, 11. Sarwono Sutikno, 12. Vinsensius Manahan Mesnan Silalahi, dan 13. Wahyu Sardjono,

Sesi wawancara dilakukan dua tahap, yakni Minggu (26/3) ini dan Senin (27/3). Dari 13 orang, nantinya hanya delapan yang dipilih sebagai penasehat KPK.

Salah satu fungsi penasehat KPK adalah untuk menjadi “counterpart” dari pemimpin KPK sendiri. Oleh karena itu penasihat KPK terpilih kelak memiliki kemampuan komunikasi baik dan menjaring masukan dari masyarakat dengan baik pula.

Penasehat KPK harus punya kompetensi, independensi, juga kemampuan untuk mengkomunikasikan dan menjaring masukan dari seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya kemampuan pribadi, tapi juga kemampuan untuk menjaring segala macam pikiran dan keahlian.

Baca Juga  Inilah Bukti Perpecahan di Tubuh KPK

demokpku

Salah satu demo di gedung KPK

Penasihat KPK tidak sekadar bisa menjadi rekan untuk menunjang kinerja KPK, idealnya penasihat KPK nantinya lebih hebat ketimbang lima pimpinan KPK saat ini.

Penasihat KPK akan jadi sparring (partner) KPK  untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, karena itu mereka harus lebih hebat dari kami pimpinan  KPK saat ini dalam segala hal, misalnya kemampuan memelihara jaringan, inovasi, daya tahan, kemampuan komunikasi ke dalam dan ke luar KPK.

Penasihat KPK harus dapat berperan seperti pelatih yang paham tentang strategi dalam menghadapi pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak perlu membatasi penasihat KPK harus tokoh yang lebih tua daripada pimpinan KPK saat ini.

Terpenting, penasehat KPK yang mumpuni dibidang manajemen, hukum pidana, perdata dan tata negara, IT atau teknologi, harus mampu untuk meluruskan apa yang mungkin dibengkok-bengkokan oleh pemimpin KPK.