SHARE

Wakil Sekretaris Komisi Hukum serta Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Erfandi menyayangkan ada asumsi pemerintah melakukan tindakan otoriter dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Th. 2017 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

” Bila lihat Pasal 51 serta 60 maksudnya terang, melindungi kedaulatan bangsa. Begitu disayangkan apabila ada yang berasumsi jadi langkah yang otoriter, ” tutur Erfandi dalam satu diskusi Perppu Ormas di lokasi Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Erfandi menerangkan, mekanisme pengadilan dalam sistem pembubaran satu ormas tidak ditiadakan dengan terbitnya perppu itu. Ormas yang dibubarkan pemerintah seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), lanjut dia, dapat memajukan tuntutan ke pengadilan.

” Sistem peradilan itu bukanlah tak ada. Jadi asumsinya begini, bila HTI dihubarkan serta mereka terasa tidak bersalah, mereka dapat membuktikannya di pengadilan, ” katanya.

Di bagian beda, Erfandi menilainya pemerintah tidak dapat sewenang-wenang membubarkan ormas. Sebab, didalam Undang-Undang Nomor 17 th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan dengan terang menyebutkan pemerintah cuma dapat membubarkan ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

” Pasal 1, 2 serta 3 yang mengatur mengenai azas ciri serta aktivitas ormas yg tidak bisa bertentangan pancasila itu telah terang di UU Ormas da itu tidak dibatalkan. Yang dibatalkan cuma 18 pasal, ” kata Erfandi.

Terlebih dulu, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menilainya penerbitan Perrpu Ormas jadi bentuk kesewenang-wenangan pemerintah.

” Perppu itu terang kezaliman pemerintah, bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Pemerintah ingin membubarkan HTI namun tidak cocok undang-undang, ” tutur Ismail waktu dihubungi, Selasa (11/7/2017).

Menurut Ismail, usaha pembubaran satu ormas oleh pemerintah mesti dikerjakan berdasar pada Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Pasal tentang pembubaran ormas, lanjut Ismail, di buat dalam sebagian step pendahuluan supaya pemerintah tidak dapat sewenang-wenang. Bila merujuk pada UU Ormas, mekanisme pembubaran semestinya didahului dengan memberi surat peringatan.

” Semestinya kan lewat mekanisme yang ditata dalam UU Ormas serta ada langkah pendahuluan lewat surat peringatan 3x, ” kata Ismail.

” Memanglah UU itu di rasa menyusahkan pemerintah untuk lakukan pembubaran. Lalu membuat Perppu untuk gagasan pembubaran. Tidaklah heran bila umum menilainya itu pemerintah kesewenangan pemerintah, ” ucapnya.