SHARE

Surabaya – Penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa timur I sampai akhir semester pertama Rp 17, 8 Triliun lebih atau baru 41, 97%, dari tujuan th. 2017 sebesar Rp 42, 6 Triliun. Beragam usaha dikerjakan satu diantaranya mendorong harus pajak memakai amnesti pajak.

” Kita mesti selalu berusaha semaksimal mungkin saja untuk jadi yang paling baik, ” kata Kepala Kanwil DJP Jawa timur I Estu Budiarto dalam launching yang di terima, Rabu (12/7/2017).

Estu mengemukakan hal itu waktu Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang di hadiri Kepala Kantor serta perwakilan Kepala Seksi dari 13 Kantor Service Pajak se-Surabaya, di Hotel Mercure Surabaya.

Estu memohon pada jajarannya supaya lakukan pengawasan teratur dan lakukan sosialisasi mengenai faedah pajak.

” Terkecuali mendorong pemakaian amnesti pajak pada harus pajak. Yang butuh di perhatikan yaitu mengimbau harus pajak untuk lakukan klarifikasi atau pembetulan jika isian dalam SPT belum juga benar, komplit serta terang dan mempelajari SPT th. 2016 kebelakang, ” tutur Estu.

Ia juga memerintahkan melakukan penagihan aktif serentak pada semester dua pada harus pajak yang mempunyai tunggakan pajak. ” Melakukan kontrol serentak di Kotamadya Surabaya, ” tegas dia.

Sesaat Plh Kabid Penyuluhan, Service serta humas Kanwil DJP Jawa timur I Ardhie Permadi memberikan, untuk harus pajak yang sudah memakai Amnesti Pajak untuk selekasnya melakukan pelaporan peletakan harta penambahan.

Menurut dia, hal itu sesuai sama Pasal 38 ayat (1) serta (2) Ketentuan Menteri Keuangan-141/PMK. 03/2016 yakni untuk pelaporan pertama paling lambat tanggal 31 Maret 2018 lewat Kepala KPP tempat harus pajak tercatat. ” Jangan pernah telah turut Amnesti Pajak namun gugur fasilitasnya karna tidak melakukan pelaporan sepanjang tiga-tahun berturut-turut, ” kata Ardhi.

Baca Juga  Buruh Tolak Penurunan Batas Penghasilan tak Kena Pajak

Bila tidak lakukan pelaporan harta penambahan, lanjut Ardhi, harus pajak juga akan dikenai Pajak Pendapatan dengan tarif sesuai sama ketetapan Undang-Undang tentang Pajak Pendapatan serta sangsi administrasi sesuai sama ketetapan Undang-Undang tentang Ketetapan Umum serta Tata Langkah Perpajakan.