SHARE

Kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri agaknya makin bertambah seru, khususnya yang berkaitan dengan tersangka Miryam S Haryani.

Mantan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 yang telah dipecat dari Partai Hanura itu sudah sejak Jumat (21/4) lalu mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka pemberi keterangan palsu terkait kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP.

Setelah mendaftarkan kasusnya ke PN Jakarta Selatan, maka Miryam S Haryani untuk sementara tidak bisa diperiksa oleh KPK atau dihadirkan di PN Tipikor Jakarta.

Sebab, kasus kesaksian palsu Miryam S Haryani sebagai tersangka dinilai bukan ranah peradilan Tipikor.

Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Aga Khan, pengacara dari mantan srikandi Hanura itu.

mirim1

Kata Aga Khan, kasus pemberian kesaksian palsu Miryam S Haryami seharusnya masuk ke ranah peradilan umum.

Sementara, ranah KPK hanyalah seputar kejahatan dalam Tindak Pidana Korupsi

“Setelah saya pelajarin. Ternyata kasus ini kesaksian palsu, iya kan! Ini Seharusnya masuk peradilan umum. Anda tahu sendiri KPK ini kan perkaranya buat kasus
korupsi. Supaya jangan sampai perkara hukum di Indonesia ini pecah belah saja,” ujar Aga Khan.

Menurut Aga Khan, keterangan palsu itu baru bisa dibuktikan kalau perkara yang disangkutkan sudah sampai putusan. Sementara, pekara e-KTP ini masih terus berproses di PN Tipikor Jakarta.

Sekadar mengingatkan, dalam penetapan tersangka, KPK menggunakan Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

mirimin

Sebab, Miryam diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP untuk dua terdakwa, Irman dan Sugiharto.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP.

Baca Juga  KPK Pastikan Hadir di Sidang Praperadilan Miryam & Syafruddin Tumenggung

Aga juga bilang, kliennya tidak akan hadir dalam persidangan meski telah dipanggil secara patut. “Tidak akan hadir karena masih ada upaya hukum yang berjalan, tunggu pra peradilan selesai dulu,” katanya.

Upaya praperadilan untuk penetapan sangkaan pemberi keterangan palsu Miryam S Haryani oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sudah disampaikan Aga Khan ke KPK.

Apa respon KPK?

Meski ada upaya praperadilan, hal itu tak menghambat upaya KPK untuk terus melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyangkut Miryam S Haryani.
Praperadilan akan dihadapi, kata jubir KPK Febri Diansyah. Sementara, pemeriksaan terus dilanjutkan.

mirim2

Buktinya, KPK melakukan penggeledahan di kediaman Miryam di daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Selasa (25/4).

“Penyidikan masih terus dilakukan tidak harus menunggu praperadilan usai,” tegas Febri.

Penggeledahan KPK di kediaman Miryam S Haryani ini diprotes Aga Khan, tetapi tak diindahkan penyidik antirasuah.