SHARE

Asal tahu saja, sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi sama sekali tak memandang keberatan yang disampaikan Marzuki Alie dan Melchias Marcus Mekeng karena pencatutan namanya di kasus e-KTP.

Mereka menganggap pelaporan Marzuki Alie dan Mekeng sepenuhnya ranah polisi, bukan KPK.

Jadi, pimpinan KPK sama sekali tak mempersoalkan pelaporan keduanya ke kepolisian. Masabodoh, mungkin itu yang ada tersirat di benak para pimpinan KPK.

Dalam catatan Nasionalisme.net, sudah hampir tiga pekan ini laporan Marzuki Alie dan Mekeng mengendap di kepolisian.

Marzuki Alie, mantan Ketua DPR dari Demokrat itu, melaporkan Andi Agustinus alias Andi Narogong serta Irman dan Sugiharto ke Bareskrim Polri.

Mekeng hanya melaporkan Andi Narogong.

Melky-Mekeng

Pelaporan keduanya ke Bareskrim terhadap Andi Narogong jauh sebelum pengusaha rekanan Kemendagri itu ditangkap KPK pada 24 Maret dan kemudian dijadikan tersangka.

Marzuki Alie dan Mekeng menganggap Andi, Irman dan Sugiharto telah melakukan pencemaran nama baik dengan mencatut nama keduanya menerima uang bancakan korupsi e-KTP.

Pelaporan keduanya, kata KPK, tak menganggu kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang sudah tujuh kali disidangkan.

Apalagi, KPK mengalasankan bahwa untuk pelaporan-pelaporan pihakn kepolisian memahami ketentuan UU 31 tahun 1999, bahwa perkara yang masuk dipersidangan akan diprioritaskan agar bisa menuntaskan sehingga tidak bias.

Marzuki Alie dan Mekeng menolak disebut terima uang bancakan e-KTP. Mantan Ketua DPR itu disebut dalam dakwan terima uang Rp 20 miliar, sedangkan Mekeng disebut terima 1,4 juta dolar AS.

Marzuki Alie mengaku belum pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya. Oleh karena itu ia minta dihadirkan sebagai saksi di persidangan kasus ini.

Masalahnya, apakah namanya masuk dalam daftar 133 saksi yang diperiksa untuk kasus ini?