SHARE

SEMARANG — Ketua Program Magister Pengetahuan Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilainya system Penentuan Umum Presiden 2019 dengan mengaplikasikan ambang batas pencalonan presiden 20 atau 25 % akan mempermudah rakyat pilih calon presiden.

” Dengan ketetapan ” presidential threshold ” 20 % dari kursi DPR RI atau 25 % dari keseluruhan nada sah pada Pemilu 2014, peluang besar paling banyak tiga gunakan calon, ” kata Dr. Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin. menjawab pertanyaan Pada di Semarang, Sabtu (21/7).

Ia menyatakan, ” Karna diantara parpol tidak dapat mengusung pasangan calon presiden serta wapres, praktis mereka berkoalisi. Paling banter keluar tiga peserta pilpres hingga rakyat gampang memastikan pilihannya. ”

” Apakah koalisi itu langkah yang baik dalam berpolitik? ” tanyanya, lalu dia menjawabnya, ” koalisi sebenarnya satu langkah untuk penyederhanaan partai. Bila 0 %, kebanyakan orang dapat mencalonkan serta semuanya parpol dapat mengusung pasangan calon. Hal semacam ini yang rumit. ”

Dengan hal tersebut, kata Teguh, ketetapan ambang batas pencalonan presiden itu lebih untungkan, di samping sederhana, mempermudah rakyat pilih, juga lebih efektif dalam bagian biaya karna pengerjaannya cukup satu putaran.

” Peluang besar pada Pilpres 2019, ‘head to head’, dua pasangan calon. Jikalau ada tiga pasangan calon, kontestan ke-3 paling cuma pelengkap pasien, ” katanya.

Meski sekian, lanjut Teguh, walau DPR RI, Jumat (21/7) awal hari, sudah menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu jadi UU, undang-undang ini belum juga final karna masih tetap ada pihak yang memajukan uji materi UU Penyelenggaraan Pemilu pada UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

” Hasil Rapat Paripuna DPR RI belum juga jadi kepastian hukum karna masih tetap ada usaha ‘judicial review’ ke Mahkamah Konstitusi, ” kata Teguh.