SHARE

Jakarta – Larangan pemakaian alat tangkap ikan, cantrang, selalu memetik memprotes dari beberapa nelayan. Pemerintah juga juga akan membahas ulang efek ketentuan ini dari 3 segi.

” Pelajari itu menyangkut tiga hal. Satu menyangkut pembiayaan. Segi pengadaan cantrang atau alat pengganti cantrang. Dievaluasi apakah pada akhir th. itu telah dapat diaplikasikan atau belum juga, ” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 11 Juli 2017.

Berdasarkan Ketentuan Menteri Kelautan serta Perikanan Nomor 2 Th. 2015, semua nelayan dilarang memakai cantrang jadi alat tangkap. Cuma saja, pemerintah berikan kelonggaran supaya nelayan dapat berpindah dari cantrang ke alat tangkap yang lain. Ketentuan itu baru betul-betul dikerjakan pada awal 2018.

Sepanjang itu, pemerintah selalu menyalurkan alat tangkap pengganti cantrang pada nelayan dengan kapal dibawah 10 GT. Sedang, nelayan dengan kapal diatas 10 GT mesti beli sendiri alat tangkap baru.

Pada bagian beda, nelayan kesusahan pendanaan apabila mesti beli sendiri alat tangkap pengganti cantrang. Perihal ini pula sebagai keberatan beberapa nelayan.

” Mereka (nelayan) memohon pemerintah mencabut Permen KKP masalah larangan cantrang. Karna menurut mereka cantrang itu tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Mereka dapat tunjukkan. Dengan ekonomi, larangan itu sangat memukul, ” tambah Teten.

Teten memberikan, masih tetap ada ketidaksamaan pandangan pada nelayan dengan Kementerian Kelautan serta Perikanan. KKP menilainya, pemakaian cantrang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan terutama terumbu karang serta ikan kecil.

Sedang, nelayan terasa tidak mengakibatkan kerusakan karna ada ikan-ikan kecil yang umum dikonsumsi serta terjangkau harga nya. Hingga orang-orang masih tetap dapat beli ikan hasil tangkapan memakai cantrang.

” Presiden memerhatikan masukan nelayan karna kebijakan ini. Kami juga akan tinjau kembali kebijakan itu untuk kita putuskan, ” pungkas Teten.