SHARE

Jadi bangsa serta Negara (nation and state), Indonesia di kenal dunia jadi Negara yang kaya nilai-nilai kebangsaan.

Kekayaan nilai-nilai kebangsaan tercermin dalam keanekaragaman sosial, politik, budaya, serta bhs lewat kerukunan serta kebersamaan hidup, musyawarah menjangkau mufakat, gotong royong, tenggang rasa (teposeliro) serta tentunya keyakinan pada Tuhan YME.

Nilai-nilai kebangsaan itu diwariskan pada generasi bangsa ini lewat satu instansi pranata sosial yakni keluarga, orang-orang, serta instansi pendidikan (sekolah) yang kita sebut pendidikan.

Pendidikan yang telah terlembagakan dengan kekhasan kebiasaan serta nilai tafaqahu fiddin (pemahaman keagamaan) direpresentasikan oleh Madrasah, Diniyah serta Pesantren.

Output dari sistem pendidikan itu sudah berperan pada pembentukan character building.

Mengingat penguatan pendidikan ciri-khas itu tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan agama sebagai prasyarat dalam penambahan keimanan serta ketaqwaan sesuai sama amanat pasal 31 ayat 3 UUD RI Th. 1945, yang berbunyi tingkatkan keimanan serta ketaqwaan dan akhlak mulia dalam rencana mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan empirik ada beberapa ribu instansi diniyah serta juta-an santri yang mengenyam pendidikan diniyah sesudah paginya meniti pendidikan umum.

Dengan penerbitan Ketentuan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Nomor 23 Th. 2017 mengenai Hari Sekolah sudah menyebabkan masalah di orang-orang.

Permen yang ditujukan jadi penerjemahan Program Penguatan Pendidikan Ciri-khas yang terdaftar dalam Nawa Cita, dipandang punya potensi menyebabkan efek jelek serta merugikan untuk Madrasah Diniyah dan tidak cocok dengan kultur pendidikan yang sudah jalan sampai kini.

Dalam Pasal 2 atau (1) Permendikbud 23 Th. 2017 mengatakan, hari sekolah dikerjakan delapan jam dalam sehari atau 40 jam sepanjang lima hari dalam 1 minggu.

Diluar itu, dalam Pasal 5 ayat (1) Permendikbud 23 Th. 2017 dijelaskan hari sekolah dipakai untuk peserta didik untuk melakukan aktivitas intrakulikuler, kokurikuler serta ekstrakulikuler.

Praktik kebijakan menyebabkan beragam implikasi :

Pertama, ketentuan ini begitu bias perkotaan, karna semula penyesuaian lima hari sekolah dengan hari Sabtu libur itu karna fenomena di perkotaan orangtua yang mempunyai saat libur hari Sabtu.

Selain itu praktik bila di perkotaan tak ada problem dari sisi keamanan, lantas bagaimana dengan beberapa daerah ketinggalan di pedesaan yang masih tetap rawan dengan segi keamanan serta menambahnya uang saku.

Ke-2, dengan psikologis dunia anak membutuhkan saat untuk bersosialisasi serta berinterakasi dengan lingkungannya.

Tiadanya saat berinteraski beresiko pada perkembangan mental serta tingkat kejenuhan anak hingga lemah dalam berinovasi.

Ke-3, dengan kelembagaan mematikan diniyah pesantren yang digerakkan pada sore hari.

Aplikasi 40 jam sepanjang lima hari dengan perlahan-lahan juga akan menyingkirkan jam pelajaran pendidikan keagamaan tidak cuma diniyah saja walau demikian pendidikan keagamaan pada umumnya yang sampai kini diadakan pada sore hari.

Ini punya potensi mematikan service pendidikan keagamaan berbasiskan orang-orang seperti Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Pendidikan Alquran dan sebagainya yang sebenarnya jadi basic penguatan character building.

Mengingat segi mudharatnya semakin banyak dari unsure faedahnya, jadi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menampik kebijakan itu serta memohon pada Menteri Pendidikan serta Kebudayaan RI untuk mencabut Permendikbud 23/2017 mengenai hari sekolah serta tidak mengaplikasikanya mulai th. ajaran 2017/2018.