SHARE

Perubahan besar dan sangat positif terjadi di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Saat memulai rangkaian kegiatan Senin (30/11), MKD langsung melantik pimpinan baru dari Fraksi Golkar. Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Wakil Ketua MKD yang baru adalah anggota F-Golkar Kahar Muzakir yang menggantikan Hardi Soesilo. Penggantian ini dilakukan setelah perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh Golkar.

Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah pun menjalankan pelantikan tanpa hambatan. Fahri tiba di ruang rapat MKD, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015) pukul 12.50 WIB. Awak media kemudian dipersilakan masuk untuk menyaksikan prosesi penyerahan palu.

“Saya serahkan palu ke pimpinan baru yang sedikit berubah. Kepada teman-teman media, supaya jangan terlalu menciptakan sensasi ke dalam, karena MKD ingin profesional dan independen,” ucap Fahri Hamzah.

Fahri lalu menyerahkan palu kepada para pimpinan MKD yaitu Surahman Hidayat, Junimart Girsang, Sufmi Dasco Ahmad, serta pimpinan baru yaitu Kahar Muzakir. Perkembangan lainnya, MKD kini tak hanya berwenang untuk menelisik kasus rekaman illegal. Namun MKD juga berwenang untuk menelisik kasus lain yang memicu timbulnya rekaman illegal tersebut.

MKD dalam membedah kasus ini akan terlebih dulu memanggil Sudirman Said, Menteri ESDM, untuk memberi keterangan. MKD akan mengklarifikasi kepada para pihak itu terkait dengan pertemuan pada Juni 2015 di Pasific Place, Kawasan SCBD Sudirman.
Soal nama Presiden dan Wapres yang disebut dalam rekaman termasuk Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Sudding menyebut tidak serta merta dipanggil karena perlu dirapatkan di MKD. “Kalau memang mereka perlu didengar keterangannya (akan dimintai keterangan),” ucap anggota komisi III DPR Sarifudin Suding.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Golkar Ridwan Bae juga langsung mempertanyakan sejumlah hal, salah satunya soal bukti rekaman Setya Novanto. “Yang akan kita permaslahkan adalah legalitas dari rekaman itu, apa layak diteruskan padahal melanggar hukum,” kata Ridwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat,  Senin (30/11/2015).

“Perekaman itu kan sama dengan penyadapan. Yang berhak melakukan penyadapan lembaga hukum,” ujar anggota Komisi V DPR ini. Jika dilakukan bukan oleh lembaga hokum, maka penyadapan yang menjadi rekaman illegal itu tidak layak menjadi alat bukti dalam persidangan MKD. Justru sebaliknya pihak-pihak yang telah melakukan penyadapan itu telah melanggar hukum dan patut dipidanakan.