SHARE

Sidang praperadilan gugatan Miryam S Haryani terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunda ke Senin depan. Sidang perdana praperadilan Miryam vs KPK ini diputuskan ditunda oleh hakim tunggal Asiadi karena ketidakhadiran wakil dari KPK sebagai tergugat. Sementara, Miryam diwakili tim kuasa hukumnya, Aga Khan dan kawan-kawan.

“KPK tak berani datang, itu menunjukkan ketidakberanian mereka menghadapi praperadilan ini,” demikian antara lain disampaikan Aga Khan seusai penundaan persidangan di PN Jakarta Selatan itu, Senin (8/5) siang.

asiadi

“Kami bukannya pengecut, ” kata Febri Diansyah, jubir KPK. “Sampai sekarang kami belum menerima pemberitahuan atau panggilan dari PN Jaksel terkait sidang praperadilan tersebut,” terang Febri.

Menurut Febri,  dasar dan landasan gugatan praperadilan tersangka mantan anggota Komisi II DPR dan Banggar 2009-2014 yang kini anggota Komisi V dari Fraksi Partai Hanura ‎Miryam S Haryani dan tim kuasa hukumnya di PN Jaksel itu salah alamat.

Miryam S Haryani merupakan tersangka pemberi keterangan palsu dalam persidangan perkara dugaan ‎korupsi penganggaran dan pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan ‎Tindak Korupsi (Tipikor) Jakarta. ‎

asiade4

Ada beberapa hal yang disampaikan KPK terkait dengan gugatan praperadilan yang diajukan Miryam S Haryani dan tim kuasa hukumnya di PN Jaksel itu.

Pertama, hingga Minggu (7/5) lalu ternyata KPK belum mendapatkan panggilan dari PN Jaksel secara resmi.

Kemudian, KPK berkoordinasi dengan pihak PN Jaksel. Informasi yang diperoleh KPK persidangan perdana ditunda hingga pekan depan pada Senin (15/5). “Prinsipnya secara substansi akan kita hadapi, kita sudah baca permohonan yang diajukan tersebut,” kata Febri.

Berdasar informasi dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel yang diakses Nasionalisme.net, gugatan praperadilan Miryam terdaftar pada Jumat (21/4) dengan nomor perkara 47/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL. Gugatan ini dengan klasifikasi perkara “sah atau tidaknya penetapan tersangka”. Ada tiga petitium yang diajukan Miryam dan kuasa hukumnya sebagai pemohon.

Baca Juga  Miryam S Haryani Jadi Tersangka Ke-4 Kasus E-KTP

asiade3

Pertama, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tidak sah penetapan tersangka atas nama pemohon Miryam oleh termohon (KPK). Ketiga, menyatakan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) No. Sprin.Dik-28/01/04/2017 tertanggal 5 April 2017 tidak sah.

KPK sudah mendengar argumentasi atau landasan berpikir tim kuasa hukum Miryam bahwa Miryam adalah tersangka pertama dalam sejarah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberian keterangan palsu dalam persidangan dengan sangkaan Pasal 22 jo Pasal 35 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurut dia, sejak awal KPK sudah menegaskan bahwa penetapan tersangka dengan pasal-pasal tersebut sudah pernah digunakan KPK atas sejumlah kasus.

“Jika alasan yang digunakan adalah KPK tidak berwenang menggunakan Pasal 22 jo Pasal 35 UU Pemberantasan Tipikor dan dikatakan KPK tidak pernah menggunakan pasal tersebut, saya kira itu argumentasi yang keliru dan kurang mengikuti perkembnagan dari persidangan-persidangan atau penanganan kasus korupsi di KPK. Kita sudah sampaikan, penggunaan pasal tersebut terhadap sejumlah kasus sudah ada yang kita tangani sebelumnya,” tegasnya.