SHARE

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebutkan perubahan direksi Tubuh Usaha Punya Daerah (BUMD) adalah hak kepala daerah.

Dengan hal tersebut, kata Saefullah, gubernur serta wagub dipilih DKI Jakarta Anies Baswedan serta Sandiaga Uno bisa ganti direksi bila telah menjabat.

” Itu kan hak kepala daerah, ” tutur Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (10/7/2017).

Wacana perombakan direksi BUMD DKI pertama kalinya dijelaskan oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Taufik menyebutkan direksi BUMD DKI juga akan dirombak sesudah Anies-Sandiaga menjabat. Sudirman Said, Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur serta Wakil Gubernur Dipilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno juga berkomentar tentang wacana perombakan direksi BUMD DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Anies-Sandi.

Menurut Sudirman, Anies-Sandiaga tentu mempunyai kebijaksanaan berkaitan hal semacam ini. Terlebih, Anies-Sandi bukanlah orang baru dalam mengurusi birokrasi.

” Ke-2 pemimpin baru DKI mempunyai jam terbang yang cukup tinggi jadi pemimpin di birokrasi, usaha, serta instansi nirlaba ataupun gerakan, ” tutur Sudirman.

Oleh karenanya, dia percaya kebijakan apapun juga akan dikerjakan dengan profesional, termasuk juga masalah perubahan direksi BUMD DKI Jakarta.

” Jikalau juga akan dikerjakan penyegaran, telah pastinya akan memerhatikan segi tata kelola yang baik, memprioritaskan meritokrasi, integritas, serta profesionalisme, ” tutur Sudirman.