SHARE

JAKARTA-Pihak Istana Kepresidenan membetulkan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Ormas juga akan diumumkan hari ini, Rabu (12/7/2017) . Pengumuman Perppu itu juga akan dikerjakan Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum serta Keamanan Wiranto.

Staf Spesial Presiden bagian Komunikasi, Johan Budi SP menerangkan, Presiden Jokowi sudah menyepakati Perppu Ormas. ” Baru saja saya bertanya ke Presiden, masalah Perppu Ormas itu, nah jawaban Presiden, peluang besok (hari ini red) juga akan di sampaikan oleh Pak Menkopolhukam, ” tutur Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017) tempo hari.

Johan mengakui tidak ketahui isi atau materi Perppu yang merubah Undang-Undang No 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) itu. ” Bertanya Menkopolhukam saja. Beliau lebih tahu detailnya, ” tuturnya.

Terlebih dulu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mengungkap kalau Presiden Joko Widodo juga akan menginformasikan Perppu mengenai Ormas besok.

” Ya, Perppu telah di tandatangani Presiden serta besok juga akan dibacakan, ” tutur Said Aqil di halaman Istana Negara, Selasa siang.

Dikabarkan, sejumlah 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Instansi Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menekan pemerintah selekasnya mewujudkan gagasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta ormas radikal yang lain yang beberapa terang anti-Pancasila.

Tetapi, berdasar pada Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Ormas mengatur kalau pembubaran ormas mesti lewat mekanisme pengadilan.

Oleh karenanya, pemerintah didesak untuk selekasnya menerbitkan perppu untuk memudahkan mekanisme pembubaran ormas.

Terkecuali PBNU, 13 ormas Islam yang lain yang memberi pernyataan sikap yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (Persis), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Mathla’ul Anwar.

Baca Juga  Atas Masalah Bangsa, Perppu Ormas Bentuk Kehadiran Negara?

Lalu Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan serta Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI).