SHARE

Jakarta – Pemerintah juga akan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal lewat ketentuan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Pimpinan DPR mensupport langkah pemerintah.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan organisasi apapun yang bertentangan dengan nilai Pancasila mesti dilawan. Perppu itu di keluarkan karna pemerintah tengah gencar melawan ormas anti-pancasila.

” Bila kita lihat prinsip kebangsaan pada beberapa hal yang bertentangan dengan Pancasila, tentu kita dukung. Kaitan ormas yang mungkin saja bertentangan dengan falsafah hidup Pancasila sekali lagi diutamakan, ” sebut Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Tetapi Taufik mengingatkan pemerintah untuk tidak mudah menerbitkan perppu sesudah ini. Diluar itu, dia mengatakan perppu itu janganlah cuma diperuntukkan ke satu ormas spesifik.

” Bila cuma diutamakan ke satu ormas, berkesan ada tendensius spesifik, ” ucapnya.

Taufik menyebutkan fraksi-fraksi di DPR masih tetap juga akan mengulas perppu itu, apakah di setujui atau untuk tidak jadi undang-undang. Bila DPR tidak menyepakatinya, kredibilitas pemerintah yang jadi taruhan. Dia juga memohon supaya beberapa orang di sekitaran Presiden ikut serta mengulas perppu.

” Beberapa pembantu Presiden, semua susunan kepresidenan, mesti memberi advice ke Presiden dengan detil serta komplit, ” tuturnya.

” Bila makin gampang perppu di keluarkan namun DPR menampik selalu, kan jadi kredibilitas pemerintah jadi tidak bagus. Satu waktu sidang selanjutnya mesti memperoleh kesepakatan DPR, ” papar Taufik.

Baca Juga  Jika Voting, Paripurna RUU Pemilu Harus Transparan Ungkap Perludem