SHARE

Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan ketentuan pengganti UU (Perppu) 2/2017. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan penerbitan Perppu sesuai dengan keadaan nasional sekarang ini.

” Ya penilaiannya karna bila lewat UU umum kan lama pembahasannya, sedang keadaan nasional ini butuh. Namun itu kan sesuai sama Undang-undang juga, saya sangka itu cuma langkah, ” kata JK di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

JK menyebutkan penerbitan Perppu 2/2017 ini yaitu hal yang umum serta berkaitan masalah perlakuan jika ada ormas spesifik yang tidak mematuhi Perppu itu.

” Undang-undang itu langkah jika ada ormas yang tidak mematuhi, bagaimana bila tidak mematuhi sesuai sama izinnya, tidak mematuhi apanya itu pasti itu hak, itu tentu bebrapa umum apa sajalah ada mahasiswa tidak cocok dengan ketentuan bisa dipecat, ada organisasi yang tidak cocok dengan izinnya ya tentu tidak, perusahaan tidak cocok dengan izin ya dapat dibubarin, sama itu umum saja, ” tuturnya.

Terlebih dulu, Perppu ini untuk menukar UU 17/2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

” Pemerintah terasa butuh menerbitkan Perppu 2/2017 mengenai perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 10 Juli 2017. Telah di keluarkan 2 hari waktu lalu, ” kata Menko Polhukam Wiranto.

Wiranto menyebutkan kalau 341/039 ormas yang berada di Indonesia butuh diberdayakan serta dibina. Tetapi, masih tetap ada aktivitas ormas yang bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945. Hal semacam ini sebagai argumen pemerintah menerbitkan Perppu.

” UU 17/2013 mengenai Ormas sudah tak akan mencukupi jadi fasilitas menghindar ideologi yang bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945, ” ucapnya.

Pemerintah lihat kekosongan hukum itu tidak bisa diatasi dengan membuat UU baru. Argumennya, pengaturan UU baru memerlukan saat lama.